RUU PPRT Terus Digantung, Puan Maharani Dituding Tak Punya Hati Nurani

Jakarta: Perwakilan dari Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Jumisih, menilai Ketua DPR, Puan Maharani, gagal membuat regulasi yang progresif dan mensejahterakan rakyat. Hingga saat ini, Puan belum juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Jumisih menyebut sikap Puan yang tak juga menjadwalkan pengesahan RUU PPRT sebagai inisiatif DPR melecehkan dan mendiskriminasikan perjuangan para perempuan. Padahal, kata Jumisih, empat pimpinan DPR sepakat mengesahkan RUU PPRT.

“Ketika 4 pimpinan DPR sudah menyatakan mendukung pengesahan RUU PPRT, Bu Puan tetap bergeming. Menolak mengagendakan RUU PPRT di sisa waktu jabatannya,” kata Jumisi saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 26 September 2024.

Jumiasih menilai, Puan tak memiliki hati nurani. Padahal, Puan merupakan seorang perempuan dan berasal dari partai yang menjadikan Marhaenisme sebagai ideologi.

“Bu Puan melanggar sumpah jabatan, untuk mensejahterakan dan melindungi rakyat miskin yang telah berjuang, ia justru mengabaikan perjuangan para ibu-ibu PRT yang setiap hari aksi di gerbang depan,” kata Jumisih.
 

Baca juga:  Doa untuk Puan: Semoga Terketuk Pintu Hatinya Mengesahkan RUU PPRT

Jumiasih menyayangkan RUU PPRT usulan Baleg yang tinggal selangkah ke pengesahan tidak juga disetujui Puan. Hal itu kian melukai hati para perempuan yang memperjuangkannya.

“Betul-betul menyakitkan. Kami tidak tahu lagi apa yang bisa menyadarkan Puan Maharani akan amanah konstitusi. Kami berharap Bu Megawati memperingatkan putrinya atas tugas ideologi membela kaum Sarinah penyangga keluarga dan bangsa” ungkap dia.

Jumiasih kemudian mendesak DPR segera mengesahkan RUU PPRT di sisa masa jabatan 2019-2024. DPR jangan jangan hanya mengesahkan aturan yang berkaitan dengan kepentingan oligarki. 

“Kinerja (DPR) hanya 10 persen target legislasi dan semua untuk kepentingan oligarki,” ujar dia.