Prabowo Dorong DPD Jadi Lembaga Negara yang Lebih Kuat

Jakarta: Paket calon pimpinan DPD menemui Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Mereka didorong membawa DPD menjadi lembaga negara yang lebih kuat dan bisa bersinergi dengan pemerintah untuk membangun Indonesia, terutama dalam menjalankan peran menyejahterakan rakyat.

Prabowo juga menawarkan adanya pertemuan antara Presiden dan DPD yang terjadwal rutin minimal dua kali setahun. Tujuannya, agar sinergi antara pemerintah dan DPD semakin kuat.

"Alhamdulillah, kabar baiknya, dalam dialog dengan Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto dengan kami selaku calon pimpinan DPD, Sultan B Najamuddin calon ketua DPD, calon wakil ketua masing-masing GKR Hemas, Yorris Raweyai, dan saya sendiri Tamsil Linrung, banyak titik kesepahaman ke mana navigasi arah bangsa ini ke depan," ujar bakal calon Pimpinan DPD periode 2024-2029, Tamsil Linrung, Jakarta, Jumat, 27 September 2024.

Tamsil mengatakan episode transisi pemerintahan adalah bonanza atau limpahan harapan di panggung sejarah bagi DPD. Menurut dia, ini saatnya DPD mengukir ulang kontribusi dengan mengambil peran sentral dalam menavigasi memperkuat tatanan arsitektur demokrasi. 

"Pertemuan rutin yang diharapkan Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto adalah bentuk konkret bagaimana dua lembaga tinggi negara, lembaga kepresidenan dan kabinetnya, bersinergi, bahu membahu dengan DPD untuk membahas agenda percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat. Pak Prabowo berharap membantunya bukan sebagai pribadi. Tapi sebagai Presiden untuk memberikan masukan membangun perpolitikan kondusif dan efisien,” ujar dia.

Menurut Tamsil, DPD mengemban tugas untuk memastikan setiap daerah memiliki representasi yang setara dan berimbang dalam formulasi kebijakan nasional. “DPD menyadari, dalam sistem presidensial yang dinamis seperti di Indonesia, sering kali ada risiko bahwa aspirasi dari penjuru negeri kurang berdengung di kancah politik pusat," terang dia.
 

Baca Juga:  103 Anggota DPD Deklarasi Dukung Sultan Najamudin Gantikan La Nyalla

Dia menyampaikan DPD menjadi jembatan komunikasi pemerintah pusat dengan daerah sebagai manifestasi rumusan format otonomi daerah yang seimbang. Apalagi di tengah pergeseran pola relasi dari sentralistik menjadi desentralistik. Kekuasaan tidak lagi hanya di tangan pemerintah pusat, tetapi berpencar ke daerah-daerah.

Dalam situasi dinamis ini, kata Tamsil, pemerintah pusat butuh mata dan mulut yang langsung bertatap muka dan berdialog dengan rakyat di daerah.

“Peran itu, kekuatan itu, telah lama disematkan sebagai mahkota DPD. Mandat konstitusi. Kita berharap, Kekuatan dua lembaga tinggi negara dapat disinergikan menjadi infinity power yang menggerakkan kesejahteraan. Karena itulah manifestasi bonanza panggung sejarah Dewan Perwakilan Daerah RI," ujar dia.