Kendalikan Inflasi, Pemerintah Intensifkan Pemantauan Pangan

Jakarta: Pemerintah terus memastikan langkah pengendalian inflasi khususnya inflasi pangan terus berlangsung melalui sinergi yang terbangun oleh seluruh stakeholder terkait.

Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo menyebut pihaknya bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, Perum Bulog, dan stakeholder lainnya secara rutin mengintensifkan pemantauan pasokan dan harga serta keamanan pangan di berbagai daerah.

"Kami sejak Juli lalu bersama-sama Pemerintah Daerah melalui Dinas Pangan turun ke lapangan melaksanakan rangkaian kegiatan monitoring pasokan dan harga serta pengawasan keamanan pangan segar di berbagai pasar," ujar Nyoto dikutip dari keterangan tertulis yang diterima pada Selasa, 12 Agustus 2024.

"Kami mendorong kegiatan ini terus berkesinambungan di seluruh daerah dengan dukungan dari kepala daerah untuk melakukan pemantauan tentu saja kami harapkan sehingga ini menjadi bagian dari skenario pengendalian inflasi pangan yang dilakukan secara bersama," tambah dia.

Pemantauan yang dilakukan, lanjut dia, nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama terkait dengan kondisi stabilitas pangan sehingga intervensi pengendalian inflasi pangan dapat berjalan dengan baik.

Adapun berbagai upaya intervensi stabilisasi terus diupayakan pemerintah antara lain melalui penyaluran bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
 

Baca juga: Jaga Inflasi dan Keamanan Pangan, Bapanas Rutin Cek Pasar

 

Penyaluran bantuan pangan beras

Per 9 Agustus 2024 penyaluran bantuan pangan beras tahap pertama telah mencapai 658.052 ton (99,69 persen), sedangkan tahap kedua 652.188 ton (98,95 persen). Adapun untuk tahap ketiga, (Agustus, Oktober, dan Desember) sudah dimulai di beberapa daerah yang telah selesai melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat.

"Selanjutnya GPM terus dilaksanakan di berbagai daerah baik menggunakan dana APBN, APBD, maupun secara mandiri. Sesuai laporan dari yang dihimpun, sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan GPM sebanyak 6.292 kali di 37 provinsi dan 450 kabupaten/kota," imbuh dia.

Sementara itu FDP dilaksanakan untuk meminimalisir disparitas harga pangan antardaerah khususnya untuk komoditas beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit merah, cabai merah keriting, gula, bawang putih, dan bawang merah. Hingga saat ini sebanyak 182,6 ribu kg bahan pangan segar telah didistribusikan dari daerah sentra ke wilayah konsumen yang mengalami fluktuasi harga.

Nyoto pun mengungkapkan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi, juga bermanfaat bagi seluruh pihak. Sementara itu, secara vertikal, sinergi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga menjadi hal sangat penting untuk mengantisipasi gejolak pangan secara merata di seluruh daerah.

"Jadi inilah pentingnya kita bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga stabilitas pangan sebagaimana arahan Kepala NFA Bapak Arief Prasetyo Adi, inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi bisa terus terjaga," tambah Nyoto.

Diketahui dari data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi komponen bergejolak (volatile food) terus mengalami koreksi. Deflasi terus terjadi pada April (minus 0,31 persen), Mei (minus 0,69 persen), Juni (minus 0,98 persen), dan Juli (minus 1,92 persen). Sehingga secara year on date inflasi volatile food bisa ditekan di angka minus 0,26 persen.