Jaga Inflasi dan Keamanan Pangan, Bapanas Rutin Cek Pasar

Jakarta: Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah daerah (pemda) dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terus melakukan kontinuitas pengecekan kondisi pangan strategis di daerah. Hasil dari pengecekan akan jadi basis implementasi berbagai program intervensi pemerintah terkait pangan.

Dalam pengecekan ke Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto menyebutkan dengan kondisi inflasi nasional pada Juli 2024 yang cukup terkendali turut berimplikasi positif pada kondisi pangan pokok strategis.

"Sesuai arahan Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, cek langsung ke pasar seperti ini konsisten kami lakukan. Sebagai informasi, Inflasi di Juli ini menurut BPS berada di 2,13 persen secara year on year. Volatile food di 3,63 persen. Jadi ini cukup baik dan masih dalam koridor sasaran pemerintah," jelas Indra dikutip dari keterangan yang diterima pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Melansir rilis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi seluruh provinsi di Pulau Jawa masih berada dalam kisaran target pemerintah. Inflasi di Juli 2024 secara tahunan Provinsi Jawa Barat berada di 2,25 persen. Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga memiliki Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,83.

"Pemantauan hari ini dalam upaya kita menjaga ketersediaan pangan. Ketersediaannya ada dan harganya cukup stabil. Memang ada yang bergejolak, seperti cabai rawit merah dan cabai merah keriting, ini yang menjadi tugas pemerintah untuk lakukan intervensi," beber dia.

Untuk komoditas bawang merah, sambung Indra, pemerintah telah membantu pelaku usaha dengan menciptakan konektivitas untuk penyerapan hasil produksi, termasuk untuk keperluan ekspor. Selebihnya, pangan pokok lainnya terpantau stabil dengan pasokan yang memadai.

"Di sini beras SPHP, kita pastikan agar Bulog mengupayakan agar beras SPHP tidak sampai kosong. Setiap minggu perlu di cek. Begitu persediaan kurang, harus segera ditambah pasokannya. Ini karena beras SPHP diperuntukkan masyarakat menengah ke bawah, sehingga ini juga merupakan instrumen stabilisator pemerintah," terang Indra.
 

Baca juga: Bapanas Utamakan Serap Beras Dalam Negeri, Meski Masih ada Rencana Impor 2,1 Juta Ton Lagi

 

Pastikan keamanan pangan segar

Setelah memastikan kondisi pangan pokok, aspek keamanan pangan segar seperti daging ayam, ikan, sampai dengan beras menjadi fokus yang kembali ditinjau Bapanas.

"Alhamdulillah tidak ditemukan ada residu formalin dan boraks. Alhamdulillah di Kota Bandung ini juga saya lihat sangat bagus sekali, mereka sudah memiliki e-WasMut. Ini sudah dilakukan di semua pasar bahkan distributor. Saya pikir ini mungkin ke depan juga perlu ditiru untuk kota maupun kabupaten lain," imbuh Indra.

e-WasMut merupakan aplikasi yang diakses secara daring berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian mutu pangan yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Seluruh hasil pemeriksaan rapid test pangan segar dari pasar modern dan tradisional dilaporkan menggunakan aplikasi e-WasMut tersebut.

Adapun rincian hasil uji cepat pangan segar di Pasar Kosambi hari ini antara lain sampel bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan wortel menunjukkan hasil negatif dari pestisida.

Lalu sampel beras medium dan premium negatif dari klorin dan aflatoksin. Residu formalin pun tidak ditemukan pada sampel ikan kembung dan daging ayam. Kedua sampel ini juga negatif dari logam berat timbal dan boraks.

"Jika terdapat sampel yang positif, kami akan menelusuri mulai dari permulaan rantai distribusinya. Sampel tersebut kemudian akan dibawa ke laboratorium yang terakreditasi. Jika masih tetap positif, maka perlu ada tindak lanjut pengawasan," tukasnya.

Di kesempatan yang sama, Brigjen Pol Djoko Prihadi dari Satgas Pangan Polri mengatakan kelancaran distribusi pangan pokok menandakan tidak ada praktik penimbunan, sehingga kelangkaan barang dapat terhindarkan.

"Yang harus kita jaga, jangan sampai masyarakat kekurangan bahan pokok penting, sehingga (bisa mengakibatkan) jadi inflasi dan harga tidak bisa terkendali. Itu yang kita jaga," tegas dia.