Dunia Usaha Minta Isu pengupahan Tidak Dibawa ke Ranah Politik

Jakarta: Dunia usaha meminta isu mengenai pengupahan tidak dibawa ke ranah politik, terlebih dipakai dalam bahan kampanye di tahun politik.
 
"Memasuki tahun politik nasional Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota legislatif dan Pilkada serentak 2024, dunia usaha berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, Senin, 13 November 2023.
 
Hal itu diutarakannya lantaran akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor. Lalu, kata Sarman yang juga Anggota Dewan Pengupahan Nasional 2023-2026, akan menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan perekonomian nasional. 

Baca juga: Pengusaha: Peningkatan UMP Mempertimbangkan Ekonomi Global dan Domestik
 
Menurutnya, pemerintah pusat harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tidak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah termasuk kepala daerah jika menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. 
 
"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ketahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ujar dia.