Pelarangan Diskusi Anies di Bandung Disebut Memengaruhi Demokrasi

Jakarta: Pencabutan izin diskusi di Bandung, Jawa Barat, yang menghadirkan bakal calon presiden Anies Baswedan dikritik. Hal itu dinilai melanggar prinsip demokrasi.

"Akan sulit mengerti demokrasi bila penjabatnya bukan datang dari sebuah proses yang namanya demokrasi," kata Direktur Eksekutif Kedai Kopi Hendri Satrio kepada Medcom.id, Selasa, 10 Oktober 2023.

Hendri menyinggung peran Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Bey sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Republik Indonesia.

"Pak Bey anak buah Jokowi memangnya beliau memahami tentang bagaimana harusnya menjadi kepala daerah yang baik?" ujar dia.

Hendri menyebut kebebasan berpendapat yang dihalangi akan menimbulkan preseden buruk di iklim demokrasi Indonesia. Dia berharap hal serupa tidak terulang di waktu mendatang.

Acara komunitas aktivis pro demokrasi dan pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Change Indonesia pada Minggu, 8 Oktober 2023 yang digelar di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat

Gedung tempat diskusi yang menghadirkan bakal calon presiden Anies Baswedan digembok. Acara yang diinisiasi Change Indonesia tersebut akhirnya tetap digelar di halaman Gedung Taman Budaya Jawa Barat.

Awalnya direncanakan diskusi digelar di dalam gedung karena sudah mendapatkan izin. Namun, izin diskusi mendadak dibatalkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Akhirnya, kegiatan diskusi dilaksanakan di luar Gedung Indonesia Menggugat.

Sementara itu, Bey mengatakan sangat mendukung kebebasan berpendapat dan berdiskusi di ruang publik, termasuk gedung milik pemerintah. Namun, dia melarang gedung pemerintah digunakan untuk kegiatan politik.

"Dan kami secara transparan akan mengumumkan gedung mana saja yang boleh dan tidak boleh," jelas Bey, Senin malam, 9 Oktober 2023.