Kasus Jual Beli Bayi, Pemkot Yogyakarta Diingatkan Pantau Operasi Klinik Bersalin

Yogyakarta: Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta diingatkan lebih ketat dan cermat dalam mengawasi operasional klinik bersalin. Pesan ini menyusul kasus dua bidan ditangkap polisi akibat jual beli bayi dan sudah dilakukan bertahun-tahun. 

"Kami mendorong kepada OPD terkait di Pemkot Yogyakarta melakukan pengawasan secara ketat terkait dengan keberadaan klinik bersalin yang ada di Kota Yogyakarta," kata anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba dihubungi pada Sabtu, 14 Desember 2024. 

Baharuddin mengatakan kasus 66 bayi yang telah dijualbelikan di klinik bersalin di Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta menjadi pesan penting. Apalagi kedua pelaku menggunakan modus adopsi dalam transaksinya. 

"Jika rumah bersalin tidak memiliki izin resmi dan melanggar aturan yang ada, maka ya segera ditutup. Hal ini penting agar tidak ada lagi jual beli bayi dengan modus adopsi di Kota Yogyakarta khususnya," ujarnya. 
 

Baca: Begini Penampakan Lokasi Rumah Sindikat Jual Beli Bayi di Yogyakarta

Menurut dia, kasus jual beli bayi di Kecamatan Tegalrejo itu dapat menjadi pintu masuk bagi pihak OPD terkait untuk membongkar modus yang sama di klinik bidan tempat lain. Ia menganggap potensi terjadi di tempat lain dengan modus yang serupa sangat memungkinkan.

"Siapapun yang terlibat jual beli atau adopsi anak secara ilegal harus diproses hukum, termasuk juga pihak yang melegalisasikan dokumen hingga mencarikan orang tua asuh lewat jalur yang tidak resmi," ucapnya. 

Baharuddin menambahkan pemerintah perlu melakukan cek semua dokumen klinik bersalin, termasuk juga operasionalnya. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka saat itu juga klinik yang melanggar harus ditutup. 

"Selain itu perlu ada pendataan secara konsisten terhadap jumlah klinik bersalin di Kota Yogyakarta. Hal ini penting agar selain sebagai data base juga sebagai bahan pengawasan bagi OPD terkait," kata dia.