Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemenuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tepat waktu. Penjabat (Pj) kepala daerah diminta segera memenuhi kebutuhan itu.
Tito memerinci anggaran yang disepakati bersama melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebanyak 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dan 60 persen dari APBD Tahun 2024 dapat disalurkan untuk Pilkada 2024. Tito telah mengingatkan hal ini sejak Januari 2023.
“Hampir semua daerah sudah menandatangani NPHD,” ujar Tito dalam keterangannya, Kamis, 28 Maret 2024.
Tito mendorong Pj kepala daerah segera menghitung ketersediaan anggaran sesuai dengan kesepakatan dalam NPHD. Dia meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri agar mengecek betul ketersediaan anggaran.
Di sisi lain, Mendagri mengingatkan Pj kepala daerah terus berupaya mengendalikan inflasi. Pasalnya, pengendalian inflasi ini berkaitan dengan upaya memastikan pangan masyarakat tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau.
“Artinya ada barangnya dan juga harganya terjangkau oleh rakyat, itu penting,” tambahnya.
Dirinya bersama Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri juga terus melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah (Pemda).
Dia meminta Pj kepala daerah dapat menjaga laju inflasi di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen, dan tertinggi 3,5 persen. Pasalnya, meski saat ini angka inflasi secara nasional terkendali, kondisi di daerah masih beragam.
MI/Faustinus Nua
Streaming