Di Swiss, Pemerintah Indonesia Tekankan Kebijakan Ketenagakerjaan yang Adaptif

Jenewa: Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kebijakan adaptif di era digitalisasi.
 
Hal itu disampaikan, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Jenewa, Swiss.
 
Dalam pertemuan tersebut, pembahasannya berfokus pada tantangan dan peluang digitalisasi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan manajemen algoritma untuk dunia kerja.
 
"Indonesia berkomitmen terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan memahami pentingnya mengadopsi kemajuan teknologi sambil melindungi hak dan kesejahteraan angkatan kerja," ucap Anwar dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Maret 2024.
 
Anwar mengatakan digitalisasi telah merevolusi pasar tenaga kerja, mengubah organisasi kerja, struktur pekerjaan, dan sifat pekerjaan itu sendiri. Digitalisasi, lanjutnya, memberikan peluang untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas.
 

Baca juga:  Era Digital, Pengusaha Muda Dituntut Berani Ambil Risiko

 
Ia pun menyatakan, Indonesia telah secara proaktif menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif sebagai respons atas tantangan digitalisasi. Itu dilakukan untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja pekerja dilengkapi dengan keahlian dan kompetensi yang diperlukan untuk berkembang dalam ekonomi digital.
 
"Ini penting untuk menciptakan kebijakan inklusif yang mempromosikan manajemen talenta dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkontribusi pada angkatan kerja," jelas dia. 

Kerangka regulasi melindungi hak karier individu pekerja

Pada forum tersebut, Indonesia menganjurkan kerangka regulasi yang melindungi hak karier individu pekerja, memastikan martabat mereka, pemenuhan diri, dan perlakuan yang adil di era digital.
 
Selain itu, Indonesia juga mengajak semua bangsa untuk bergabung dalam upaya ini untuk menciptakan masa depan kerja yang inklusif, tangguh, dan adil bagi semua.
 
Sebagai informasi, pada pertemuan tersebut melibatkan para ahli terkemuka. Keterlibatan para ahli bertujuan untuk memberi informasi kepada Badan Eksekutif (GB) ILO tentang perkembangan terbaru dan memberikan ide-ide untuk penelitian dan diskusi lebih lanjut.