Ketua Persepi: Dewan Etik Tak Sebut Survei Poltracking Salah

Jakarta: Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermonte buka suara soal polemik lembaga survei Poltracking. Ia menyebut hasil survei yang dikeluarkan oleh Poltracking Indonesia soal Pilkada Jakarta 2024 periode 10-16 Oktober 2024 tidak salah. 

"Dewan Etik tidak bilang bahwa surveinya (Poltracking) salah" kata Philips dalam koonferensi pers di Jakarta, Sabtu, 9 Noember 2024.

Ia menyatakan Dewan Etik Persepi kesulitas memvalidasi data set yang telah diberikan Poltracking. Philips juga mengutarakan permohonan maaf kepada Poltracking.

"Mohon maaf pada teman-teman Poltracking, kita jadi tidak tahu yang mana yang menjadi basisnya (dataset)" ujarnya.

Polemik lembaga survei Poltracking berawal dari hasil survei Pilkada Jakarta 2024 yang berbeda dengan LSI. Hasil survei yang dilakukan periode 10-16 Oktober 2024, elektabilitas pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.

Kemudian, paslon nomor urut 3 Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen. Selanjutnya, paslon independen dan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen. 
 

Baca juga: Poltracking Tuntut Permintaan Maaf Dewan Etik Persepi atas Putusan Cacat Hukum

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyatakan putusan Dewan Etik Persepi yang diumumkan ke publik telah merugikan lembaganya. Meskipun, Dewan Etik tidak merinci adanya pelanggaran spesifik yang dilakukan oleh Poltracking.

Poltracking telah menyerahkan 2.000 data yang diolah dalam survei Pilkada Jakarta. Lalu, Dewan Etik meminta RAW data dari dashboard dan dikirimkan pada 3 November 2024.

Dari data set yang diberikan Poltracking, Dewan Etik disebut tidak bisa memverifikasi dan kemudian menjatuhkan sanksi. Pemberian sanksi yang dinilai sepihak ini ini membuat Poltracking memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi.

Hanta Yuda menyatakan seluruh proses survei mulai dari pengumpulan hingga analisis data dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai prosedur. Data set yang diminta oleh Dewan Etik Persepi pun telah diberikan.

Ia menjelaskan meski terdapat perbedaan pelabelan nama kuesioner di dashboard, isi data yang disampaikan tetap identik dan tidak mengalami perubahan. Hanta juga menegaskan sistem verifikasi data dilakukan secara ketat, melibatkan pengacakan responden dan verifikasi data lapangan secara langsung melalui aplikasi. 

Verifikasi tersebut mencakup pengecekan geolokasi, durasi wawancara, foto bersama responden, serta konsistensi jawaban. Ia juga menyatakan hasil survei yang dikeluarkan mencerminkan kondisi lapangan tanpa ada kompromi dengan pihak manapun, termasuk klien.

Lembaga tersebut menegaskan komitmen untuk menjaga kredibilitas hasil survei demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap data yang mereka keluarkan.

"Kami siap untuk diaudit membandingkan dua data tersebut oleh pihak ketiga yang lebih kompeten dan independen," tegas Hanta.