Rekrutmen 1 Juta PNS Dinilai Strategi Politik Rezim

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) akan membuka rekrutmen CPNS tahun 2023 ini degan total kuota 1.030.751. Jumlah tersebut memang cukup fantastis, apalagi dilakukan menjelang Pemilihan Umum 2024.

"Ya ini kan sebentar lagi udah Pemilu, kalau disebut sebagai strategi politik itu bisa. Kan dari sejarah yang lalu-lalu juga begitu, rekrutmen CPNS dilakukan jelang pemilu," ujar pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair) Gitadi Tegas Supramudyo kepada Media Indonesia, Senin, 12 Juni 2023.

Membuka rekrutmen CPNS jelang pemilu memang bukan hal baru. Hampir setiap rezim pemerintahan juga mempraktikkan strategi tersebut. Hal itu juga dinilai cukup efektif untuk meningkatkan elektabilitas serta meraup suara dari para pencari kerja atau pun lulusan baru.

"Belum lagi kalau yang direkrut, honorer, lulusan baru itu pasti punya keluarga atau kerabat. Kalau mereka cukup berpengaruh ya ini angka yang besar kan," kata dia.

Gitadi menyebut rekrutmen 1 juta CPNS bisa dianggap wajar bila sesuai kebutuhan. Sehingga pemerintah perlu membuka data kebutuhan CPNS tahun ini.

"Berapa banyak yang pensiun, yang meninggal. Kalau memang kebutuhannya besar ya itu dianggap wajar," kata dia.

Menurut dia, membuka lowongan CPNS bukan hal biasa. Sebab penambahan CPNS yang tidak sesuai kebutuhan justru hanya akan menambah beban APBN.

Di sisi lain, rekrutmen juga harus dilaksanakan secara proporsional. Misalkan untuk kebutuhan guru dan tenaga kesehatan mencapai 80 persen, kemudian diisi bidang lain, khususnya terkait SDM teknologi digital yang sangat dibutuhkan saat ini.

Faustinus Nua