Kandidat PM Thailand Pita Limjaroenrat. (EFE/EPA/NARONG SANGNAK)
Bangkok: Calon perdana menteri Thailand berikutnya, Pita Limjaroenrat, dikabarkan mengikuti parade Pride di Bangkok, Thailand, pada Minggu, 4 Juni 2023. Dalam acara tersebut, pemimpin berusia 42 tahun tersebut berjanji akan mengesahkan undang-undang yang mengizinkan pernikahan sesama jenis dan hak identitas gender jika dirinya menjabat sebagai PM Thailand.
Diketahui, ini merupakan parade Pride tahun kedua yang diadakan di Thailand. Ribuan orang lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer (LGBTQ+) serta tokoh politik berbaris di pusat kota Bangkok untuk mempromosikan kesetaraan gender.
Gubernur Bangkok Chadchart Sittipunt mengatakan bahwa parade Pride tahun ini diikuti lebih dari 50.000 orang. Angka tersebut pun lebih banyak dua kali lipat daripada jumlah partisipan tahun lalu.
Tokoh-tokoh politik yang menghadiri acara parade tersebut termasuk Pemimpin Partai Move Forward Pita Limjaroenrat yang meraih suara terbanyak dalam pemilihan umum 14 Mei. Dalam kesempatan itu, ia pun menyampaikan janjinya untuk mengesahkan sejumlah undang-undang yang mendukung kesetaraan gender setelah pemerintahannya terbentuk.
"Setelah pemerintah dibentuk, kami akan mendukung (Undang-Undang) Kesetaraan Pernikahan, (Undang-Undang) Identitas Gender, dan beberapa lainnya, termasuk kesejahteraan," kata Limjaroenrat kepada wartawan di parade, dikutip dari The Straits Times, Senin, 5 Juni 2023.
"Beberapa hal ini akan membuat perayaan keberagaman di Bulan Kebanggaan selalu menjadi kebanggaan," lanjutnya.
Koalisi yang terdiri dari delapan partai politik telah membuat janji bersama untuk meloloskan undang-undang, termasuk UU Kesetaraan Pernikahan. Ini untuk memastikan kesetaraan hak bagi semua pasangan tanpa memandang jenis kelamin, setelah pengesahan rancangan undang-undang tersebut sempat terhenti di parlemen pemerintahan sebelumnya.
Thailand memiliki salah satu komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang paling terbuka dan terlihat jelas di Asia. Namun, banyak aktivis politik mengatakan hukum Thailand dan institusi tradisional belum mencerminkan perubahan sikap sosial dan masih mendiskriminasi orang LGBT serta pasangan sesama jenis. (Arfinna Erliencani)
