Pemerintah Diminta Paparkan Transparansi Progres dan Evaluasi Pembangunan IKN

Jakarta: Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu menyampaikan dengan jelas progress serta evaluasi pembangunan dan pengembangan IKN kepada Komisi V DPR RI dan masyarakat secara luas.

Dirinya terus menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. "Berkaitan dengan IKN, dari semua kementerian termasuk Perhubungan maupun PUPR di sini kan selalu diutamakan berkaitan kelanjutan-kelanjutan IKN," kata Boyman, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu, 7 Juni 2023.

"Artinya anggaran-anggaran itu kelanjutan IKN itu diprioritaskan. Ke depan maksud saya, evaluasi dan progresnya juga harus selalu disampaikan kepada Komisi V ini, seperti apa sudah IKN itu?" tambahnya, saat Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ia menambahkan perbincangan mengenai pemindahan ibu kota dan pembangunan IKN di tengah masyarakat kini tengah hangat. Tetapi masyarakat tidak mengetahui progres pembangunannya lantaran pemerintah kurang dalam memberikan informasi dan melaporkan progres dan evaluasi pembangunan IKN.

"Jadi maksud saya, sesuai dengan anggaran yang banyak dimasukkan ke sana dalam rangka untuk kelanjutan daripada IKN ini, masyarakat wajib tahhu seperti apa perkembangannya. Karena kita dengar banyak cerita, IKN ini bisa-bisa saja tak jadi gitu, atau IKN ini bisa saja dibatalkan kembali dengan alasan apapun," tuturnya.

Informasi mengenai progres dan evaluasi pembangunan IKN ini, tegasnya, harus jelas diberikan oleh pemerintah karena masalah IKN berkaitan dengan anggaran yang begitu besar yang telah dikeluarkan oleh masyarakat. Untuk itu, perlu ada kepastian dalam pembangunan IKN termasuk mengenai isu yang mengatakan IKN belum tentu dilanjutkan saat Presiden berganti.

"Jadi pernyataan pemerintah harus jelas berkaitan dengan IKN ini. Sehingga apa yang dianggarkan kementerian ada satu kepastian tidak jadi cuma-cuma atau bahkan hanya simbol belaka. Jadi siapapun Presidennya menurut saya pembangunan Indonesia ini harus berlanjut, apalagi memang pas dan pantas untuk dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara ini," tegasnya
 
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan Perencanaan dan Pengembangan IKN, untuk Sektor Transportasi Udara akan dibangun Bandar Udara khusus VVIP dan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer Pendukung IKN.

Sektor Transportasi Laut akan dibangun pelabuhan wisata, serta untuk sektor transportasi darat akan dibangun layanan simpul antar moda, angkutan antarmoda Balikpapan-IKN, dan Subsidi Park and Ride.

Kemudian untuk sektor transportasi Perkeretaapian, akan dibangun jaringan jalur KA Bandara, jaringan jalur KA Perkotaan Dalam Kawasan Inti IKN, jaringan jalur KA Perkotaan Balikpapan-IKN, dan KA Trans Kalimantan. Lalu pengembangan Intelligent Transport System akan dibangun Advanced Public Transportation Systems (APTS) dan Advanced Traffic Management System (ATMS).

"Pengembangan transportasi tentu kita akan prioritaskan sebagai satu ekonomi yang berkelanjutan dengan net zero emission dan kita utamakan menggunakan satu mekanisme pada darat ada ITS (Intelligent Transport System) yang tentunya akan memberikan hal-hal yang baik dan menjadi contoh bagi kota-kota yang lain di Indonesia," pungkasnya.