Pakar kebijakan publik/Trubus Rahadiansyah
Kautsar Widya Prabowo • 26 December 2024 19:42
Jakarta: Nomenklatur kementerian dan lembaga mengalami perubahan, di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Untuk mengoptimalkan perubahan, perlu dibarengi hal positif.
"Pemecahan nomenklatur itu harusnya malah ada peningkatan pada pelayanan publiknya," kata pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 26 Desember 2024.
Hal tersebut diungkap Trubus, dalam merespons sejumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sekarang dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
Menurut Trubus, pelayanan publik harus menjadi fokus utama dalam perubahan nomenklatur. Termasuk, dalam melakukan kajian terkait perubahan nomenklatur, sehingga, pelayanan publik menjadi semakin meningkat.
"Idealnya pemecahan ini melalui kajian," kata dia.
Baca: Kementerian Hukum Janjikan Transformasi |