Mantan Menteri Singapura Dipenjara Terkait Kasus Gratifikasi

Singapura: Subramanian Iswaran, seorang menteri kabinet senior di pemerintahan Singapura, telah dijatuhi hukuman 12 bulan penjara dalam persidangan tingkat tinggi yang telah mengguncang negara kaya tersebut. Iswaran dinyatakan bersalah menerima gratifikasi.

Iswaran yang berusia 62 tahun, mengaku bersalah menerima hadiah senilai lebih dari S$403.000 atau sekitar Rp4,8 miliar saat menjabat, serta menghalangi jalannya peradilan.

Hadiah tersebut termasuk tiket Grand Prix Formula 1, sepeda Brompton T-line, alkohol, dan tumpangan jet pribadi.

Hakim Vincent Hoong, yang mengawasi kasus tersebut di Pengadilan Tinggi Singapura menekankan bahwa kejahatan mantan menteri transportasi tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.

Ia juga mencatat bahwa Iswaran tampaknya berpikir bahwa ia akan dibebaskan. "Dalam suratnya kepada perdana menteri, ia menyatakan bahwa ia menolak (dakwaan) dan menyatakan keyakinannya yang kuat bahwa ia akan dibebaskan," kata Hakim Hoong, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat 4 Oktober 2024.

"Jadi saya merasa sulit menerima bahwa ini merupakan indikasi penyesalannya,” imbuh Hakim Hoong.

Tidak jelas kapan Iswaran akan melapor ke penjara, tetapi pengacaranya meminta hakim untuk mempercepat prosesnya.

Ia akan menjalani hukumannya di Changi, penjara yang sama yang menahan narapidana hukuman mati Singapura, di mana sel-selnya tidak memiliki kipas angin dan sebagian besar narapidana tidur di tikar jerami, bukan di tempat tidur.

Ia adalah tokoh politik pertama Singapura yang diadili di pengadilan dalam hampir lima puluh tahun.

Negara ini bangga dengan citranya yang bersih dan bebas dari korupsi. Namun citra itu, dan reputasi Partai Aksi Rakyat yang berkuasa, telah terpukul akibat kasus Iswaran.

Anggota parlemen negara kota itu termasuk yang berpenghasilan tertinggi di dunia, dengan beberapa menteri berpenghasilan lebih dari S$1 juta atau Rp11,9 miliar. Para pemimpin membenarkan gaji besar itu dengan mengatakan bahwa hal itu memberantas korupsi.

Menteri tidak boleh menyimpan gratifikasi kecuali mereka membayar nilai pasar hadiah itu kepada pemerintah, dan mereka harus melaporkan apa pun yang mereka terima dari orang-orang yang memiliki hubungan bisnis dengan mereka.

"Itu bukan jumlah yang signifikan selama bertahun-tahun masa jabatannya, tetapi dengan gajinya, dia seharusnya tidak perlu melaporkannya," kata Eugene Tan, seorang profesor hukum di Singapore Management University.

"Saya pikir publik mengharapkan pengadilan untuk menunjukkan toleransi nol terhadap perilaku semacam ini,” tegas Tan.

Tim pembela Iswaran telah meminta hukuman delapan minggu, jika hakim menganggap penjara itu perlu. Pengacaranya berpendapat bahwa tuduhan itu bukan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak merugikan pemerintah.

Sementara itu, jaksa meminta hukuman delapan hingga sembilan bulan, dengan mengatakan Iswaran "lebih dari sekadar penerima hadiah pasif".

"Jika pegawai negeri dapat menerima hadiah besar dalam situasi seperti itu, dalam jangka panjang, kepercayaan publik terhadap ketidakberpihakan dan integritas pemerintah akan sangat terkikis," kata Wakil Jaksa Agung Tai Wei Shyong.


"Tidak menghukum tindakan seperti itu akan mengirimkan sinyal bahwa tindakan seperti itu ditoleransi,” ucap Wakil Jaksa Agung Tai Wei Shyong.

Hakim Hoong mencatat pada hari Kamis bahwa pemegang jabatan tinggi memiliki dampak yang sangat besar pada kepentingan publik.

"Orang-orang seperti itu menentukan standar bagi pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar integritas yang tinggi dan harus diharapkan untuk menghindari persepsi bahwa mereka rentan terhadap pengaruh oleh keuntungan finansial," katanya.

Saat menjabat di pemerintahan, Iswaran memegang beberapa jabatan di kantor perdana menteri: di urusan dalam negeri, komunikasi dan, yang terbaru, kementerian transportasi.

Kasus lampau

Sebelum tahun lalu, kasus terbaru seorang politisi yang menghadapi penyelidikan korupsi besar adalah pada tahun 1986, ketika menteri pembangunan nasional Teh Cheang Wan diselidiki karena menerima suap. Dia bunuh diri sebelum didakwa.

Sebelumnya, mantan menteri negara untuk lingkungan Wee Toon Boon dijatuhi hukuman 18 bulan penjara pada tahun 1975 untuk kasus yang melibatkan lebih dari S$800.000 atau sekitar Rp9,5 miliar.

Tuduhan terhadap Iswaran pertama kali muncul pada bulan Juli tahun lalu. Hampir semua tuduhan terhadapnya bermula dari transaksi yang melibatkan taipan properti miliarder Ong Beng Seng, yang membantu membawa Grand Prix Formula 1 ke Singapura. Ong Beng Seng juga sedang diselidiki.

Ketika Iswaran mengetahui pihak berwenang sedang menyelidiki rekan-rekan Ong, ia meminta Ong menagihnya untuk tiket penerbangannya ke Doha, kata Hakim Hoong pada hari Kamis.

Ia bertindak dengan pertimbangan dan perencanaan, dan dengan meminta untuk ditagih dan membayar tiket, ia mencoba menghindari penyelidikan atas pemberian hadiah, imbuh hakim tersebut.

Iswaran awalnya didakwa dengan 35 tuduhan, termasuk dua tuduhan korupsi, satu tuduhan menghalangi keadilan, dan 32 tuduhan "memperoleh, sebagai pegawai negeri, barang-barang berharga".

Namun dalam persidangan akhir September, Iswaran mengaku bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan setelah tuduhan korupsi diubah.
Pengacara tidak mengonfirmasi apakah kesepakatan pembelaan telah dicapai.

"Sistemnya masih berjalan dan masih ada komitmen publik. Namun, kasus khusus ini tentu saja tidak akan menguntungkan partai," kata Tan.

Kasus terhadap Iswaran adalah salah satu dari serangkaian kasus politik skandal politik yang mengguncang Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa, yang telah lama menggembar-gemborkan pendiriannya yang kuat terhadap korupsi dan perilaku amoral.

Pada tahun 2023, penyelidikan korupsi terpisah terhadap transaksi real estat dua menteri lainnya akhirnya membebaskan mereka dari tuduhan penyimpangan, sementara juru bicara Parlemen mengundurkan diri karena perselingkuhan dengan anggota parlemen lain.

Skandal properti tersebut menimbulkan pertanyaan tentang posisi istimewa yang dimiliki menteri di Singapura pada saat biaya hidup meningkat.

Singapura harus menyelenggarakan pemilihan umum paling lambat November 2025. Porsi suara rakyat PAP menurun dalam pemilihan terakhir, dan partai tersebut menghadapi tantangan terhadap dominasi satu partai selama puluhan tahun dari partai oposisi yang semakin berpengaruh.

Partai Pekerja memenangkan total 10 kursi di parlemen dalam pemilihan terakhir, tetapi juga diguncang oleh skandal. Pemimpinnya, Pritam Singh, telah didakwa berbohong di bawah sumpah kepada komite parlemen. Ia telah menolak tuduhan tersebut.