Ilustrasi pertambangan. Foto: Dokumen MI
Jakarta: Pimpinan Pusat (PP)
Muhammadiyah memastikan akan mengelola dengan amanah dan ahli serta tidak akan nekat.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti lantaran dihujani pro dan kontra terkait keputusan untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) pengelolaan tambang.
"Insyaallah Muhammadiyah akan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya dan mengelola tambang yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau ternyata mafsadat dan madlarat lebih besar daripada manfaat, Muhammadiyah tidak akan nekat," kata Abdul Mu'ti dilansir Media Indonesia, Selasa, 30 Juli 2024.
Selain itu, ia juga menilai adanya pro dan kontra terkait konsesi tambang merupakan hal biasa. Namun masyarakat diharapkan tidak membuat justifikasi dan bersikap apriori.
"Pro dan kontra itu hal yang biasa. Saya tahu ada pihak yang tidak setuju. Tapi tidak sedikit yang mendukung. Media seharusnya memberitakan secara seimbang. Jangan hanya yang kontra. Kami masyarakat tidak apriori dan membuat justifikasi berdasarkan asumsi," ujar dia.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran izin pengelolaan tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pertimbangan penerimaan izin tersebut dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan akan mengembalikan IUP apabila kemudian hari lebih banyak mafsadatnya.
"Dengan penuh tanggung jawab izin usaha akan kita kembalikan kepada pemerintah," ucap Abdul. (M. Iqbal Al Machmudi)
Streaming