KUR PMI Diluncurkan, 2.100 Pekerja Migran Sudah Terima Manfaat Rp60 Miliar

Surabaya: Pemerintah memperluas jangkauan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam negeri, tetapi juga bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi dan memberdayakan warga Indonesia, yang bekerja di luar negeri melalui akses pembiayaan yang aman, murah, dan produktif.

"KUR PMI ini menjadi instrumen agar calon pekerja migran tidak terjerat pinjaman online atau lintah darat," kata Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin, di Surabaya, Selasa, 21 Oktober 2025.

Ia menjelaskan program KUR PMI merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memutus ketergantungan calon pekerja migran terhadap pinjaman ilegal, seperti pinjaman online dan lintah darat, yang selama ini membebani mereka sebelum berangkat ke negara tujuan kerja.

"Hingga saat ini sudah tersalurkan Rp60 miliar dari total alokasi Rp210 miliar, dengan 2.100 penerima manfaat,” ujar Mukhtaruddin.

Menurutnya, pemerintah menargetkan penyaluran KUR PMI terus meningkat hingga akhir tahun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan penempatan tenaga kerja migran di berbagai negara tujuan.

Kata Mukhtaruddin, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia. Karena itu, pemerintah memperkuat tata kelola penempatan PMI dari hulu hingga hilir, mulai dari proses perekrutan, pelatihan, pembiayaan, hingga perlindungan di negara tujuan.

Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan bagi keluarga PMI di daerah asal, agar dana remitansi dapat dikelola secara produktif untuk membangun usaha baru di tanah air.

"Presiden menekankan dua hal utama: perlindungan dan peningkatan kapasitas SDM migran. Fokus pelatihan diarahkan pada bahasa Inggris, Mandarin, Korea, dan Jepang agar PMI kita bisa bersaing di pasar kerja global,” ujar Mukhtaruddin.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa keberhasilan program KUR bergantung pada sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha.

"Pemerintah berkomitmen menjadikan KUR sebagai motor penggerak pemerataan ekonomi nasional. Dengan dukungan program perumahan rakyat, target 3 juta rumah layak huni akan menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi berbasis rakyat,” kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa KUR kini tidak hanya menjadi sarana permodalan bagi UMKM, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi inklusif yang melibatkan pekerja migran, petani, nelayan, serta sektor informal lainnya.

Langkah ini, lanjut dia, merupakan bukti nyata transformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. KUR diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pekerja migran, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.

"Dengan kolaborasi nasional yang solid, KUR akan menjadi katalis pembangunan ekonomi berbasis rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkas Airlangga.