Saudi Kecam Penolakan Israel atas Kunjungan Delegasi Arab ke Tepi Barat

Amman: Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud, menyebut keputusan pemerintah Israel yang melarang kunjungan para menteri luar negeri negara-negara Arab ke wilayah pendudukan Tepi Barat sebagai bukti "ekstremisme dan penolakan terhadap perdamaian."

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama di Amman pada Minggu kemarin, usai pertemuan antara para menlu dari Yordania, Mesir, Bahrain, dan Arab Saudi. Pertemuan ini merupakan bagian dari inisiatif Kelompok Kontak Arab yang berencana bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah.

"Penolakan Israel terhadap kunjungan komite ini menunjukkan dan mengonfirmasi ekstremismenya serta penolakan terhadap setiap upaya serius menuju jalur damai,” ujar Pangeran Faisal, seperti dikutip AsiaOne, Senin, 2 Juni 2025.

“Hal ini justru memperkuat tekad kami untuk menggandakan upaya diplomatik di tingkat internasional guna menghadapi arogansi tersebut," sambungnya. 

Rencana kunjungan itu semestinya berlangsung pada Minggu kemarin, dengan melibatkan para menteri dari Yordania, Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Namun, pihak Israel secara resmi menolak permintaan tersebut. Seandainya disetujui, kunjungan Pangeran Faisal akan menjadi momen bersejarah sebagai lawatan resmi pertama oleh pejabat tinggi Saudi ke wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat.

Menurut seorang pejabat Israel, pertemuan itu dinilai sebagai agenda yang “provokatif” karena membahas promosi pendirian negara Palestina. Penolakan ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak di dunia Arab, yang menilai Israel terus menghalangi solusi dua negara.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menyebut tindakan Israel sebagai langkah yang "menghancurkan setiap peluang menuju penyelesaian yang adil dan menyeluruh" atas konflik Arab-Israel.

Dorongan Internasional untuk Solusi Dua Negara

Sejalan dengan upaya diplomatik kawasan, konferensi internasional yang diprakarsai oleh Arab Saudi dan Prancis dijadwalkan digelar di New York pada 17–20 Juni mendatang.

Konferensi ini akan membahas masa depan Palestina, termasuk pengaturan keamanan pasca gencatan senjata di Gaza, serta rencana rekonstruksi wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menegaskan bahwa konferensi ini penting untuk memastikan rakyat Palestina tetap berada di tanah mereka dan mencegah potensi pengusiran oleh Israel.

Sementara itu, anggota parlemen Arab di Israel, Ayman Odeh, menyatakan kepada televisi Al Arabiya bahwa larangan Israel terhadap kunjungan para menlu Arab adalah upaya untuk melemahkan Otoritas Palestina, yang dipandang sebagai cikal bakal negara Palestina.

Ia juga menilai Israel khawatir keberhasilan misi diplomatik ini akan memperkuat dukungan internasional terhadap inisiatif Saudi-Prancis di PBB untuk membentuk peta jalan menuju negara Palestina yang merdeka.

Penolakan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara Eropa terhadap Israel untuk menerima solusi dua negara. Solusi tersebut mengusulkan keberadaan negara Palestina merdeka yang berdampingan secara damai dengan Israel.

Meski menghadapi penolakan dari Israel, negara-negara Arab menyatakan akan melanjutkan langkah-langkah diplomatik demi mencapai penyelesaian politik jangka panjang atas konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Tepi Barat Diserang Israel, 12.000 Warga Palestina Mengungsi