Ketua Baleg Singgung Peluang Kementerian BUMN Dihapus, Dialihkan Penuh ke Danantara

Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Perubahan beleid itu kembali diusulkan pemerintah meski revisi ketiga baru diselesaikan awal tahun 2025.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan mengungkapkan ada rencana BUMN akan dikelola sepenuhnya oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Sehingga, tidak ada lagi Kementerian BUMN.

"Ini formatnya mungkin karena sudah diambil alih Danantara, kan ininya Rosan (Kepala BPI Danantara), Kementerian BUMN-nya mungkin udah enggak ada kan," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 September 2025.
 

Baca juga: RUU Danantara Masuk Prolegnas Prioritas 2026

Bob menduga akan terjadi perleburan bentuk lembaga yang mengelola BUMN. Hal itu yang akan dibahas dalam revisi keempat UU BUMN.

"Iya itu mungkin, terjadinya pergeseran sehingga terbentuk, kemungkinan seperti itu ya, kalau saya di sini kan prolegnas, susunan prolegnas aja. Kalau kemarin lembaganya kementerian, besok ini mungkin badan atau apa," ujar Bob.


Danantara. Dok Danantara Indonesia

Sementara, Rancangan Undang-Undang (RUU) Danantara tengah dipersiapkan dan ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas 2026. Bob mengatakan, Danantara akan memiliki payung hukum sendiri.

"Memang asal muasalnya koordinasi kita karena Danantara ini dalam UU BUMN kemarin terdapat juga klausul-klausul yang mengatur terkait Danantara. Namun sekarang Danantara harus berdiri tegak karena kita sama-sama tahu, secara politik hukum susunan manajerial BUMN itu malah merapat ke Danantara," ujar Bob.