Kebijakan Presiden Prabowo Soal Impor Dinilai bakal Tingkatkan Semangat Perdagangan

Jakarta: Kebijakan Presiden Prabowo Subianto soal impor, terutama yang akan membuka jalan bagi setiap pengusaha untuk melakukan impor, direspons positif. Dengan begitu, kesempatan dan peluang bisa diperoleh secara merata dan terbuka bagi setiap pelaku usaha, khususnya bagi mereka yang baru memulai usaha.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI), Jerry Sambuaga, mengatakan ketika banyak kesempatan bagi setiap pelaku usaha untuk melakukan impor, akan meningkatkan semangat perdagangan yang kompetitif. Kemudian, harga produk lebih terjangkau, dan meningkatkan produktivitas pelaku usaha dalam melakukan aktivitas perdagangan.

"Ini tentunya akan memberikan banyak alternatif produk untuk para konsumen. Sehingga, dalam jangka waktu yang panjang akan membentuk ekosistem perdagangan yang lebih stabil, terbuka, transparan, efisien, dan produktif," kata Jerry dalam keterangan pers, Jumat, 11 April 2025.

Wakil Menteri Perdagangan periode 2019-2024 ini menegaskan terpenting untuk ditekankan adalah kesempatan dan keterbukaan bagi setiap pelaku usaha untuk berusaha, bukan kepada barang atau produknya. 

"Sudah tentu terkait dengan komoditas, ada beberapa komoditas strategis dan bahan pokok penting yang menjadi prioritas untuk pengembangan ekspor. Karena memang ada beberapa produk yang bisa diproduksi dan potensial untuk menjadi produk eskpor, bukan impor, berhubung banyak permintaan terhadap produk tersebut di luar negeri," ujar dia.

Dia juga menyoroti kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang sempat menentukan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen. Namun, belakangan Trump menunda pemberlakuan tarif impor untuk 56 negara selama 90 hari ke depan, salah satunya Indonesia.

Jerry menekankan kebijakan tarif yang dikenakan Trump akan memberikan dampak, namun tidak akan seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Sebab, kinerja perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat beberapa tahun terakhir mengalami suplus dari sisi Indonesia. 

"Perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia tidak hanya dengan Amerika Serikat, melainkan juga dengan banyak negara-negara lain di semua benua. Di mana secara umum produk Indonesia cukup mendominasi dengan surplus neraca perdagangan yang dicetak total sebanyak 31,04 miliar usd di bulan Desember 2024 lalu. Di mana di bulan tersebut Indonesia juga mencapai surplus neraca perdagangan selama 56 bulan secara berturut-turut," ujar dia.

Hingga saat ini, kata Jerry, Indonesia sudah menyelesaikan kurang lebih 37 perjanjian dagang di seluruh dunia yang meliputi lima benua. Salah satunya adalah kerja sama perdagangan regional di ASEAN melalui Regional Comprehensive Partnership Agreement (RCEP). 

"Banyak sektor kerja sama perdagangan telah meningkat, salah satunya di ekonomi digital Indonesia yang mencapai USD82 miliar sekitar 40 persen Ekonomi Digital ASEAN di tahun 2024," jelas dia.
 

Baca Juga:  Hati-hati! Penghapusan Kuota Impor Harus Realistis

Jerry mengatakan salah satu pilar dasar perdagangan Indonesia juga banyak terkonsentrasi di sektor UMKM. Sebab, memberikan kontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB dan sekitar 97 persen terhadap ketenagakerjaan Indonesia. 

"Dari sisi ekspor, sektor UMKM tidak menjadi masalah karena memang belum banyak produk UMKM yang dikirim ke luar negeri, tidak mencapai 5 persen secara total keseluruhan. Oleh karena itu, kenaikan tarif yang dikenakan oleh Trump juga tidak memiliki banyak pengaruh kepda sektor UMKM," kata dia.

Dari sudut pandang perdagangan, Jerry yakin secara umum Indonesia akan bisa menghadapi kenaikan tarif yang dilakukan Trump. Di saat yang sama, Indonesia bisa mendapatkan peluang lebih banyak dalam kerja sama perdagangan dengan negara-negara mitra strategis di kawasan Asia yang sudah terjalin selama ini.

“Serta sekaligus membuka eksplorasi kerja sama perdagangan di pasar non tradisional, salah satunya di kawasan Timur Tengah dan Afrika," ujar Jerry.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan keinginannya untuk menghapus pembatasan kuota impor, terutama untuk komoditas penting seperti pangan. Dia menilai sistem kuota selama ini kerap disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

Prabowo juga menyoroti peran persetujuan teknis (pertek) yang dianggapnya kerap menghambat pengusaha. Dia menegaskan bahwa ke depan semua pertek harus berada di bawah kendali Presiden.