Prancis Umumkan Kabinet Baru dalam Upaya Atasi Kebuntuan Politik

Paris: Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan susunan kabinet baru pada Minggu, 12 Oktober, dalam upaya mengakhiri kebuntuan politik yang telah melumpuhkan pemerintahan selama berbulan-bulan.

Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Sebastien Lecornu ini terdiri dari campuran menteri lama dan baru, dengan tugas utama mengesahkan anggaran penghematan yang vital melalui parlemen yang terfragmentasi.

“Pemerintahan yang berorientasi pada misi telah ditunjuk untuk menyediakan anggaran bagi Prancis sebelum akhir tahun,” tegas Lecornu dalam pernyataannya melalui platform X, dikutip dari The Korea Herald, Senin, 13 Oktober 2025.

Kabinet ini hanya memiliki waktu 70 hari sesuai mandat konstitusional untuk menyelesaikan proses anggaran 2026, dengan draft rancangan harus diserahkan sebelum Selasa, 14 Oktober 2025. Tantangan berat menanti mengingat dua pemerintahan pendahulu Lecornu telah jatuh karena penolakan parlemen terhadap kebijakan penghematan.

Komposisi kabinet dan tantangan politik

Susunan kabinet menunjukkan upaya menjaga kontinuitas dengan pengangkatan kembali Jean-Noel Barrot sebagai Menteri Luar Negeri dan Gerald Darmanin di Kementerian Kehakiman.

Namun, terdapat perubahan signifikan seperti Catherine Vautrin yang beralih dari Tenaga Kerja ke Pertahanan, dan Roland Lescure yang dipercaya memegang portofolio ekonomi.

Prancis telah berada dalam krisis politik sejak pemilu dadakan tahun 2024 yang menghasilkan parlemen terbelah tanpa mayoritas jelas. Lecornu yang diangkat awal September sempat mengundurkan diri sehari setelah memperkenalkan kabinet pertamanya akibat kritik atas kurangnya wajah baru.

Pengangkatannya kembali Jumat malam lalu memicu kemarahan oposisi yang berjanji akan “menggulingkan kabinet pada kesempatan pertama”.

Tekanan waktu dan agenda internasional

Kabinet baru ini langsung dihadapkan pada deadline ketat penyusunan anggaran 2026 di tengah ancaman krisis fiskal. Situasi diperparah dengan rencana keberangkatan Macron ke Mesir pada Senin untuk mendukung kesepakatan gencatan senjata Gaza, yang berpotensi menunda proses legislatif.

Lecornu, yang menyebut diri “biarawan pejuang,” berjanji berkolaborasi dengan semua spektrum politik Prancis. Namun, ia menghadapi tentangan dari Partai Sosialis kiri yang menuntut penghentian reformasi pensiun,

Partai Republik yang hanya mau bekerja “per undang-undang”, serta Partai National Rally sayap kanan yang secara terbuka berambisi menjatuhkan pemerintahannya. Keberhasilan kabinet ini akan menentukan stabilitas Prancis menyongsong pemilu presiden 2027. (Muhammad Adyatma Damardjati)

Baca juga:  Politik Prancis Mandek, Macron Tunjuk Kembali Lecornu sebagai Perdana Menteri