Politik Prancis Mandek, Macron Tunjuk Kembali Lecornu sebagai Perdana Menteri

Paris: Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali menunjuk Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri, hanya empat hari setelah ia mengundurkan diri. Macron menugaskannya untuk membentuk kabinet baru dan menyusun anggaran negara sebelum akhir tahun.

Mengutip dari India Today, Sabtu, 11 Oktober 2025, keputusan itu diambil setelah beberapa hari pembicaraan intensif di balik layar dan pertemuan dua jam antara Macron dan para pemimpin partai.

Prancis tengah menghadapi kebuntuan politik sejak presiden membubarkan parlemen pada Juni 2024, yang kemudian memicu pemilu kilat dan menghasilkan Majelis Nasional yang terpecah tanpa mayoritas bagi blok sentris Macron.

“Ini adalah tugas saya,” tulis Lecornu di media sosial.

Ia menegaskan misinya adalah “memberikan Prancis anggaran dan menjawab persoalan sehari-hari warga kami.” Lecornu menambahkan bahwa siapa pun yang bergabung dalam kabinet barunya harus melepaskan rencana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2027, dengan janji menghadirkan “pembaruan dan keragaman keahlian.”

Penunjukan kembali Lecornu secara luas dipandang sebagai upaya terakhir Macron untuk menghidupkan kembali masa kepemimpinannya yang akan berakhir pada 2027. Presiden Prancis itu menghadapi parlemen yang enggan bekerja sama serta publik yang kian frustrasi dengan ketidakstabilan politik, sementara ruang geraknya semakin sempit.

Pemerintahan-pemerintahan Macron sebelumnya runtuh dalam waktu singkat akibat perpecahan internal, koalisi yang goyah, serta kebijakan tidak populer seperti reformasi pensiun yang menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun.

Lecornu sendiri mundur awal pekan ini, hanya 14 jam setelah mengumumkan kabinet baru yang langsung mendapat penolakan dari sejumlah sekutu utama.

“Yang kami rasakan adalah semakin ia sendirian, semakin kaku pula ia menjadi,” ujar Marine Tondelier, pemimpin Partai The Ecologists, memperingatkan bahwa penunjukan loyalis Macron lainnya berisiko semakin menjauhkan parlemen.

Tekanan Ekonomi Perdalam Krisis

Kebuntuan politik ini terjadi di tengah tekanan ekonomi yang meningkat. Utang publik Prancis mencapai EUR3,346 triliun pada akhir kuartal pertama 2025, atau setara 114% dari PDB, sementara tingkat kemiskinan naik ke rekor 15,4%, menurut data statistik nasional.

Investor dan pejabat Uni Eropa memantau situasi ini dengan cemas. Komisi Eropa berulang kali mendesak Prancis untuk menyesuaikan defisit fiskalnya agar sesuai dengan aturan UE, sementara lembaga pemeringkat kredit memperingatkan lemahnya disiplin anggaran, menurut laporan Associated Press.

Dua partai oposisi terbesar Prancis, sayap kanan National Rally dan sayap kiri France Unbowed, memboikot konsultasi Macron pada Jumat. National Rally menuntut digelarnya pemilihan baru, sementara France Unbowed mendesak agar Macron mengundurkan diri.

Tantangan Berat Lecornu

Untuk saat ini, Lecornu berharap blok sentris Macron, sekutu-sekutu kecilnya, serta sebagian oposisi dapat membentuk mayoritas kerja yang rapuh untuk mengesahkan anggaran dan menghindari mosi tidak percaya berikutnya.

“Ada mayoritas yang masih bisa memerintah,” ujar Lecornu awal pekan ini. “Saya merasa jalannya masih mungkin, meski sulit.”

Baca juga:  Krisis Politik Prancis Memburuk, Eks PM Minta Macron Mundur