Gelaran Indonesia International Valuation Conference (IIVC) di ICE BSD City. Foto: Istimewa.
Husen Miftahudin • 24 April 2025 12:26
Jakarta: Profesi Penilai ke depan dihadapkan pada tantangan di era kondisi perekonomian global yang tidak pasti. Satu-satunya cara agar dapat bertahan pada era tersebut yakni Penilai harus beradaptasi dengan tantangan zaman agar bisnis valuasi dapat bertahan dan berkelanjutan.
Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Budi Prasodjo mengungkapkan Penilai di Indonesia harus tetap tangkas dan berpikiran maju, terutama saat menghadapi tantangan baru dalam lanskap penilaian, mulai dari kemajuan teknologi yang pesat hingga semakin pentingnya hak kekayaan intelektual, serta tanggung jawab etika dan sosial yang melekat dalam akuisisi tanah.
Berkaitan dengan hal tersebut, sambung Budi, maka MAPPI bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan International Valuation Standards Council (IVSC) menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk 'Navigating Valuation in the Industrial Revolution 5.0 Era: Integrating Technology, Embracing the Creative Economy, and Upholding Social Responsibility'.
"IIVC 2025 ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dan peluang yang terus berkembang dalam lanskap penilaian global dengan berfokus pada tiga tema utama," ujar Budi dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 24 April 2025.
Tema pertama yakni membahas Revolusi Industri 5.0 yang berupaya mengolaborasikan antara kecerdasan manusia dan teknologi canggih. Dalam penilaian, Penilai dituntut untuk dapat beradaptasi dengan memanfaatkan perangkat digital, analisis data, kecerdasan buatan dan otomatisasi agar tetap relevan di era digital yang berubah dengan cepat.
Kedua, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan konten digital, telah menjadi aset yang vital. Pergeseran ini mengharuskan para Penilai untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aset tak berwujud dan perannya dalam penilaian bisnis dan industri kreatif.
"Penilaian kekayaan intelektual yang tepat tidak hanya membuka peluang pembiayaan baru, tetapi juga memungkinkan akses yang lebih adil dan transparan terhadap modal untuk bisnis yang inovatif," kata Budi.
Tema ketiga menekankan tanggung jawab etis dalam penilaian, khususnya dalam konteks Penilaian Tanah yang Tidak Terdaftar dan Pengadaan Tanah. Tema ini menggabungkan penilaian dampak sosial dan memastikan bahwa praktik pengadaan tanah tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kewajaran, dan transparansi. Penilai memainkan peran penting dalam menjembatani kepentingan pemerintah, bisnis dan masyarakat yang terdampak.
"MAPPI memiliki komitmen untuk memajukan Profesi Penilai dengan memastikan bahwa praktik tersebut selaras dengan standar global, bahkan di tengah ketidakpastian global," papar dia.
Baca juga: Penilai Publik Berperan Penting dalam Pembiayaan Kekayaan Intelektual |