BPKH Memfasilitasi UMKM Goes to Hajj untuk Pendaftaran Haji

Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan UMKM Goes to Hajj. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong peluang ekspor bagi pelaku UMKM.

Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM dan memberikan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH mengajak group pengusaha perhotelan, retail, dan eskpor impor di Arab Saudi, untuk berperan dalam membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menegaskan komitmen BPKH dalam mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian. Termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM. 

“UMKM dapat turut serta dalam ekosistem perhajian untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji, seperti rendang, sehingga dengan akses pasar yang lebih luas para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji,” ujar Harry dalam keterangannya, Minggu, 23 Februari 2025.

Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas menekankan potensi produk Sumatra Barat bukan hanya bumbu rendang. Tetapi, berbagai bumbu khas lain yang dapat menembus pasar global dan menjadi titik awal pembentukan kota devisa. 

“PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia)” ujar Ketua PP Muhammadiyah itu.
 

Baca Juga:  Kuota Haji Khusus 2025 Terisi Penuh, Cek Nama Anda di Sini

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb dan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Satu Sumbar, Syukriah, menegaskan DJPb mendapatkan Amanah sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA) termasuk di Sumatra Barat. DJPb diminta menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisis, dan memberikan rekomendasi. 

Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatra Barat yang perlu dikembangkan yaitu Bumbu dan Rendang,di mana industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatra Barat yang agraris. 

“HIPERMI di bawah binaan DJPb Kemenkeu Provinsi Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dalam meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar,” ujar dia. 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Endrizal, menegaskan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung program ini.

“Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” ujar dia.