Editorial Media Indonesia: Reformasi Melawan Mati Suri

REFORMASI Indonesia bukanlah epos, apalagi dongeng romantisme masa lalu. Ia merupakan fakta sejarah yang tulen tentang perlawanan terhadap tirani. Pada 1998, masyarakat yang dimotori kelompok mahasiswa turun ke jalan menjatuhkan Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan.

Pak Harto dilengserkan bersamaan dengan kekuasaan Orde Baru yang dianggap otoriter dan dinilai membawa Indonesia pada perangkap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Demokrasi tidak diberi tempat. Represi terjadi di berbagai lini. Kekuasaan dijaga dengan wajah angker dan militeristik.

Dengan kekuasaan yang monolitik dan sentralistik itu, menjelang kejatuhannya, rezim Orde Baru malah gagal membawa Indonesia keluar dari krisis moneter 1997-1998. Inflasi meroket, banyak perusahaan bangkrut, nilai tukar rupiah anjlok dari Rp2.400 menjadi sekitar Rp16.000 per dolar Amerika Serikat.

Ketika kekuasaan Orde Baru runtuh, rezim selanjutnya berusaha membangun kembali kepingan-kepingan bangunan besar bernama Indonesia itu. Dwifungsi ABRI dipereteli, militer kembali ke tugas utama menjaga kedaulatan negara, dan Polri ditempatkan sebagai institusi berwajah sipil.

Untuk memberantas praktik rasuah yang menggurita, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dan Kejaksaan Agung diperlengkapi agar semakin garang melawan kejahatan keuangan. Kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung, dibuat bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif.

Kini, reformasi sudah berusia 27 tahun. Ibarat manusia, ia sudah bukan lagi remaja, apalagi kanak-kanak, melainkan telah menjelma orang dewasa. Pada usia yang terbilang matang, kita seharusnya melihat bekerjanya demokrasi yang substansial, hukum menganut prinsip imparsial, dan ekonomi tumbuh pesat.

Kenyataannya, reformasi tidak kunjung tangguh. Hari-hari ini reformasi tampak mulai merapuh. Ia justru terombang-ambing di antara kepentingan elite, digenggam oleh kekuasaan yang elitis, dan perlahan seperti menjauh dari cita-cita awal.

Harus jujur kita katakan bahwa peringatan 27 tahun reformasi ditandai dengan sejumlah kemunduran, terutama melemahnya supremasi sipil, redupnya upaya pemberantasan korupsi, dan kian menjangkitnya pragmatisme politik.
 

Baca Juga:  Aktivis Berkumpul Memperingati 27 Tahun Reformasi, Bicara Demokrasi Politik dan Ekonomi

Dari sisi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024, Indonesia mengantongi skor 37 dari 100 dan berada di urutan 99 dari 180 negara. Ini bukanlah prestasi yang patut dibanggakan apalagi dirayakan, melainkan harus diratapi untuk kemudian dibenahi.

Soal otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah (pilkada), juga masih jauh dari kata menggembirakan. Bahkan yang terbaru, seluruh kontestan Pilkada Barito Utara 2024 sampai harus didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan politik uang. Pragmatisme politik dijalankan secara terang-terangan.

Meski diwarnai pelemahan dari banyak sisi, proses demokratisasi yang menjadi amanat reformasi tidak boleh berhenti apalagi mundur. Demokrasi harus terus dihela dan diperjuangkan. Kita wajib membangkitkan kembali semangat reformasi sebelum ia benar-benar terlupakan.

Jangan sampai reformasi Indonesia menjadi punah, ibarat hewan purba yang hanya bisa dicari dan dibayangkan melalui buku-buku cerita. Jika tidak dijaga dan diperjuangkan secara aktif, reformasi akan mati bahkan mungkin terlupakan jauh dari kenangan. Dalam spirit menghidupkan reformasi itulah kita peringati hari jadinya yang ke-27 tahun.