Trump Minta Presiden Israel Ampuni Netanyahu Terkait Kasus Korupsi

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirim surat resmi kepada Presiden Israel Isaac Herzog untuk mendesak pengampunan bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang tengah menghadapi persidangan kasus korupsi.

Kantor Kepresidenan Israel merilis foto surat tersebut, yang ditandatangani langsung oleh Trump. Dalam surat itu, ia menyebut Netanyahu sebagai “perdana menteri masa perang yang tegas dan menentukan,” serta meminta Herzog untuk “sepenuhnya memberikan pengampunan” terhadap sekutunya tersebut.

“Meski saya sepenuhnya menghormati independensi sistem peradilan Israel, saya meyakini kasus terhadap Bibi yang telah lama berjuang bersama saya, termasuk melawan musuh besar Israel, Iran merupakan penuntutan politik yang tidak beralasan,” tulis Trump dalam suratnya, seperti dikutip Anadolu, Kamis, 13 November 2025.

Menanggapi hal itu, kantor Herzog menyatakan bahwa setiap pihak yang ingin mengajukan permohonan grasi “harus mengajukannya secara resmi sesuai prosedur yang berlaku.” Belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Gedung Putih terkait pernyataan pihak Israel tersebut.

Berdasarkan hukum Israel, presiden memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan atau meringankan hukuman, setelah menerima rekomendasi dari otoritas terkait seperti menteri kehakiman atau pertahanan. Namun, hukum juga mewajibkan bahwa penerima grasi harus terlebih dahulu mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan.

“Undang-undang Israel dengan jelas menyatakan bahwa syarat utama untuk menerima pengampunan adalah pengakuan bersalah dan penyesalan atas tindakan yang dilakukan,” tulis pemimpin oposisi Yair Lapid di platform X, menanggapi surat Trump.

Netanyahu hingga kini menolak seluruh tuduhan yang dikenakan padanya. Ia menjadi perdana menteri pertama dalam sejarah Israel yang diadili sebagai terdakwa aktif sejak persidangan dimulai pada 24 Mei 2020.

Pada Januari lalu, Netanyahu menjalani pemeriksaan terkait tiga kasus korupsi utama yang dikenal sebagai Kasus 1000, 2000, dan 4000, yang semuanya ia bantah. Selain itu, ia juga menghadapi tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya serta mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024.

Surat perintah tersebut berkaitan dengan tindakan militer Israel di Gaza, yang menewaskan lebih dari 69.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak sejak Oktober 2023.