Pati Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hingga 6 Februari

Pati: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah, memperpanjang status tanggap darurat bencana menyusul dampak banjir dan tanah longsor yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Tujuannya untuk memastikan penanganan dan pemulihan dapat berjalan secara optimal.

"Perpanjangan ini dilakukan karena Kabupaten Pati masih terdampak banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, dikutip dari Antara, Minggu, 25 Jannuari 2026.

Chandra mengatakan status tanggap darurat sebelumnya berlaku sejak 9 Januari hingga 23 Januari 2026. Kemudian, status ini diperpanjang untuk tahap kedua mulai 24 Januari hingga 6 Februari 2026.
 

Ia menjelaskan, pada awal penetapan tanggap darurat terdapat lebih dari 100 desa terdampak. Saat ini, jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 51 desa, meski potensi bencana masih cukup tinggi.

Chandra menyampaikan apresiasi kepada aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pati, tim gabungan SAR, TNI, dan Polri hingga relawan yang terus bekerja di lapangan membantu penanganan bencana.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, termasuk Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang menyalurkan bantuan sebesar Rp100 juta untuk meringankan beban masyarakat terdampak.


Ilustrasi banjir. Metrotvnews.com/Khairunnisa Puteri M

Menurutnya, Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah dengan potensi bencana cukup tinggi di Jawa Tengah. Beberapa wilayah mengalami banjir berulang sehingga membutuhkan penanganan jangka panjang.

"Ke depan, ada wilayah-wilayah yang perlu solusi lebih permanen, termasuk kemungkinan relokasi atau penyediaan lahan baru bagi warga terdampak," ujarnya.

Untuk itu, Pemkab Pati berharap dukungan Pemprov Jateng agar penanganan banjir yang bersifat berulang dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno menjelaskan penetapan status tanggap darurat bencana pada prinsipnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini disesuaikan dengan tingkat dampak yang terjadi.

"Penetapan status tanggap darurat bencana itu bersifat kedaerahan. Pemerintah provinsi berada pada posisi mendukung dan memfasilitasi sesuai kebutuhan di daerah," jelasnya.

Sumarno menekankan pentingnya kesiapan aparatur dalam menghadapi situasi bencana. Salah satunya kondisi fisik dan mental yang sehat sebagai modal utama ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik di masa krisis.

"Ketika terjadi bencana, kesehatan menjadi modal utama agar ASN tetap bisa bekerja dan melayani masyarakat dengan baik," tandasnya.