Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Foto: Anadolu
Fajar Nugraha • 9 December 2025 09:59
New York: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin 8 Desember 2025 "mengutuk keras" otoritas Israel atas pemaksaan masuk ke kompleks Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Yerusalem Timur. Guterres menekankan status "tidak dapat diganggu gugat" fasilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Saya mengutuk keras tindakan masuk tanpa izin hari ini ke kompleks Perserikatan Bangsa-Bangsa Sheikh Jarrah yang dikelola UNRWA yang terletak di Yerusalem Timur yang diduduki oleh otoritas Israel. Kompleks ini tetap menjadi lokasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak dapat diganggu gugat serta kebal terhadap segala bentuk campur tangan lainnya," kata Guterres dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Anadolu, Selasa 9 Desember 2025.
“Setiap tindakan eksekutif, administratif, yudisial, atau legislatif terhadap properti dan aset Perserikatan Bangsa-Bangsa dilarang berdasarkan Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang juga telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Internasional,” ujar Guterres.
Guterres pun mendesak "Israel untuk segera mengambil semua langkah yang diperlukan guna memulihkan, melestarikan, dan menegakkan kerahasiaan fasilitas UNRWA.
Sebagai Sekjen PBB, Guterres juga mendesak Israel untuk menahan diri dari mengambil tindakan lebih lanjut terkait fasilitas UNRWA, “sejalan dengan kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional, termasuk yang berkaitan dengan hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa."
Menurut Kepala UNRWA Philippe Lazzarini, polisi Israel didampingi oleh pejabat kota secara paksa memasuki kompleks UNRWA di Yerusalem Timur pada pagi hari.
"Sepeda motor polisi, serta truk dan forklift, didatangkan dan semua komunikasi diputus. Perabotan, peralatan TI, dan properti lainnya disita. Bendera PBB diturunkan dan diganti dengan bendera Israel," tulisnya melalui X.
UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB lebih dari 70 tahun yang lalu untuk membantu warga Palestina yang diusir paksa dari tanah mereka.
Badan PBB tersebut telah menghadapi kesulitan keuangan yang parah sejak Israel melarangnya beroperasi di wilayahnya dan melancarkan kampanye pencemaran nama baik dengan mengklaim bahwa stafnya terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. Personel UNRWA terpaksa mengosongkan kompleks tersebut pada awal tahun ini.