Bapanas Siapkan 997 Ribu Ton Beras Bantuan Pangan Tahap II untuk 33,24 Juta KPM

Jakarta: Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan sebanyak 997,2 ribu ton beras untuk program bantuan pangan tahap kedua yang akan disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran direncanakan dimulai pada Agustus 2026 secara sekaligus (one shoot) setelah anggaran tersedia.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan program bantuan pangan tersebut merupakan salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas pangan nasional.

"Program prorakyat bantuan pangan yang merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai salur secara one shoot atau secara sekaligus pada Agustus mendatang," kata Ketut seperti dikutip dari Antara, Kamis, 16 Juli 2026.

Ketut menjelaskan setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras dengan alokasi untuk tiga bulan. Total beras yang disiapkan mencapai 997,2 ribu ton.

Bapanas mencatat penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah mencapai 99,7 persen. Dari target yang ditetapkan, bantuan telah menjangkau 33,14 juta KPM, sedangkan sisa 0,3 persen masih dalam proses distribusi di sejumlah wilayah Papua, Sumatra, dan Sulawesi.

"Bantuan pangan tahap pertama kan sudah 99,7 persen. Selisih 0,3 persen yang belum, itu di wilayah Papua, lalu beberapa wilayah Sumatera dan Sulawesi. Namun secara prinsip untuk tahap pertama sudah bagus," jelas Ketut.

Secara kuantitas, bantuan pangan tahap pertama yang merupakan alokasi Februari dan Maret 2026 telah menyalurkan 664,88 ribu ton beras serta 132,97 ribu kiloliter minyak goreng.

Dengan target penyaluran tahap kedua sebesar 997,2 ribu ton, total bantuan pangan beras sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai 1,66 juta ton. Jumlah tersebut meningkat sekitar 133,83 persen dibandingkan realisasi bantuan pangan sepanjang 2025 yang mencapai 710,78 ribu ton.
 

 

Penyaluran menunggu anggaran belanja tambahan

Ketut mengatakan penyaluran bantuan pangan tahap kedua akan dilakukan secara sekaligus setelah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas.

"Tahap kedua diputuskan akan disekaliguskan di bulan Agustus, mungkin bisa sampai lewat September karena kondisi geografis. Jadi telah diputuskan one shoot di bulan Agustus. Nanti kalau sudah masuk ke DIPA Badan Pangan Nasional, tentu nanti Bapak Kepala Badan Pangan akan menugaskan Bulog," tutur Ketut.

Saat ini, Bapanas masih menunggu hasil reviu Kementerian Keuangan terhadap pengajuan ABT. Penugasan kepada Perum Bulog baru akan diterbitkan setelah anggaran tersedia.

"Kami juga prosesnya sudah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan, sedang di reviu oleh Kementerian Keuangan. Dan kami tentu menunggu adanya anggaran di DIPA Badan Pangan Nasional. Setelah ada baru akan kita tugaskan untuk bantuan pangan tahap kedua," kata Ketut.


(Ilustrasi. Foto: dok MI)
 

Bantu kendalikan harga beras dan inflasi

Bapanas meyakini penyaluran hampir satu juta ton beras secara langsung kepada masyarakat dapat membantu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Ketika kebutuhan masyarakat dipenuhi melalui bantuan pangan, permintaan di pasar diharapkan berkurang sehingga tekanan terhadap harga dapat mereda.

"Bayangkan 33 juta KPM kali tiga bulan berarti hampir 1 juta ton beras. Ini langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang. Nah pasti akan sedikit mengerem inflasi," papar Ketut.

Ia berharap program bantuan pangan, penyaluran beras melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta Gerakan Pangan Murah (GPM) dapat menjaga stabilitas harga pangan, khususnya komoditas beras, sekaligus membantu mengendalikan inflasi.

Sementara itu, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan beras tidak lagi menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar setelah berbagai intervensi pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga dalam dua tahun terakhir.

Menurut Amran, upaya tersebut didukung penguatan pasar murah, penyaluran cadangan beras pemerintah, serta sinergi antarlembaga dalam menjaga pasokan dan keterjangkauan pangan. Ia juga meminta gubernur, bupati, dan wali kota mengaktifkan pasar murah dengan dukungan Perum Bulog dan ID FOOD sebagai offtaker pangan untuk menjaga stabilitas harga beras, ayam, dan telur.