Realisasi Anggaran MBG Capai Rp36,6 triliun per 21 Februari 2026

Jakarta: Kementerian Keuangan mencatat anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terserap sebesar Rp36,6 triliun per 21 Februari 2026. Nilai itu setara 10,9 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk MBG senilai Rp335 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan implementasi program MBG telah menjangkau 60,24 juta penerima dan dijalankan oleh 23.678 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ini adalah angka terakhir 21 Februari 2026, sehingga kalau kita lihat di akhir 2025 itu 53,8 juta penerima, saat ini sudah 60,24 juta penerima,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 23 Februari 2026.

Bila dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun lalu, jumlah penerima program MBG yang tercatat sebanyak 549.669 penerima melalui 246 SPPG, dengan realisasi anggaran Rp45,2 miliar. Artinya, pelaksanaan program MBG telah meningkat signifikan.

“Saya juga bisa menyampaikan bahwa sebaran penerima ini ada di seluruh daerah di Indonesia. Ada di Sumatera 12,3 juta, Sulawesi 4,4 juta, dan seterusnya,” jelas Wamenkeu.

Realisasi anggaran MGB cepat

Adapun serapan anggaran MBG per Februari 2026 bergerak relatif cepat lantaran catatan realisasi pada Januari 2026 disebut sebesar Rp19,5 triliun.

Menurut Suahasil, penyaluran anggaran program MBG mendorong peningkatan belanja barang pada Januari 2026, yang terealisasi secara total sebesar Rp25,9 triliun.

“Belanja barang juga terjadi peningkatan, utamanya karena pada Januari 2026 Makan Bergizi Gratis terus berlangsung,” tuturnya.

Selain belanja barang, Kemenkeu juga mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) komponen lainnya, seperti belanja pegawai sebesar Rp19,3 triliun, belanja modal Rp1,2 triliun, dan belanja bansos Rp9,5 triliun.

Kinerja itu mendorong laju pertumbuhan pesat belanja K/L sebesar 128,9 persen dengan nilai realisasi Rp55,8 triliun, setara 3,7 persen dari target APBN.

Sementara belanja non-K/L tercatat sebesar Rp76,1 triliun, sehingga belanja pemerintah pusat mencapai Rp131,9 triliun atau tumbuh 53,3 persen.

Dengan kombinasi realisasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp95,3 persen, maka belanja negara tercatat sebesar Rp227,3 triliun per 31 Januari 2026.