Anwar Ibrahim Pertimbangkan Pemilu Malaysia Lebih Awal dari Jadwal 2027

Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melempar wacana untuk menggelar pemilihan umum lebih awal dari jadwal semula pada 2027.

Namun, dia menegaskan pemerintahannya masih fokus menjalankan mandat pemerintahan.

Mengutip The Star pada Sabtu, 5 September 2026, Anwar mengatakan pemerintah saat ini berfokus pada pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Anwar menegaskan pemerintahan federal berada dalam kondisi stabil dan masih memiliki mandat untuk menjalankan pemerintahan secara efektif.

“Seperti yang saya sampaikan kepada Kabinet pada Rabu, kami memiliki mandat untuk memerintah negara dan memberantas korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan,” kata Anwar.

Dia juga menegaskan agenda pemberantasan korupsi tidak berkaitan dengan kepentingan ras atau kelompok tertentu.

“Apakah mereka Melayu, China atau India, atau berasal dari Sabah atau Sarawak, ini bukan persoalan ras, mempertahankan posisi, atau kelompok tertentu,” ujarnya.

Pernyataan Anwar muncul di tengah pembicaraan mengenai kemungkinan pemilu digelar lebih awal dari jadwal.

Sekretaris Jenderal koalisi Barisan Nasional (BN), Zambry Abd Kadir, mengatakan koalisinya tetap berkomitmen mempertahankan pemerintahan persatuan dan stabilitas politik Malaysia, sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan sebelumnya.

Zambry mengatakan bahwa meskipun United Malays National Organisation (UMNO) dan BN dapat mendukung penyelenggaraan pemilu lebih awal, hal tersebut bukan berarti mereka yakin akan memenangkan pemilu dan membentuk pemerintahan berikutnya.

Parlemen Malaysia saat ini merupakan Parlemen ke-15 dan masa jabatannya diperkirakan berakhir pada 18 Desember 2027 apabila menyelesaikan masa jabatan penuh.

Dengan demikian, pemilu lebih awal akan digelar sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut apabila pemerintah dan pihak terkait menyepakati langkah tersebut.

Baca juga: PM Malaysia Perintahkan Penyelidikan Terhadap Unit Dana Kekayaan Negara