Bertemu IMF dan Bank Dunia, BI Dorong Kerja Sama Global untuk Perkuat Ekonomi

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mengikuti Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia pada 12-18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand. Dalam forum tersebut, BI mendorong penguatan kerja sama internasional melalui perluasan transaksi mata uang lokal dan pengembangan sistem pembayaran lintas negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia menjadi forum bagi negara-negara anggota untuk membahas perkembangan ekonomi dunia, risiko terhadap stabilitas keuangan, serta kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Rangkaian agenda ini juga mencakup pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG), yang membahas koordinasi kebijakan ekonomi dan keuangan global.

Delegasi Indonesia dalam rangkaian pertemuan tersebut dipimpin oleh Gubernur BI Destry Damayanti dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Indonesia turut membahas penguatan ketahanan ekonomi melalui kerja sama penggunaan mata uang lokal, pengembangan keuangan digital, dan peningkatan efisiensi pembayaran lintas negara.

BI menilai ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, ancaman siber, dan risiko gejolak pasar keuangan menjadi tantangan bagi perekonomian global. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), diversifikasi rantai pasok, dan investasi energi berkelanjutan membuka peluang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

BI dorong transaksi mata uang lokal dan pembayaran lintas negara

Dalam pertemuan tersebut, Destry menekankan pentingnya memperluas penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dalam perdagangan dan investasi antarnegara.

Penggunaan mata uang lokal dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang negara ketiga serta membantu pelaku usaha mengelola risiko nilai tukar. Upaya ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan ketika pasar keuangan global mengalami gejolak.

Selain transaksi mata uang lokal, BI mendorong pengembangan sistem keuangan digital yang inovatif dan tepercaya. Destry mengapresiasi upaya Presidensi G20 dalam memperjelas standar hukum dan regulasi bagi inovasi keuangan digital, dengan tetap memperhatikan pelindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan integritas pasar.
(Ilustrasi. Foto: Freepik)

BI juga mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara agar transaksi dapat berlangsung lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses.

"Kami mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Perbaikan ini akan memberi manfaat bagi dunia usaha, memfasilitasi perdagangan internasional, serta mendorong inklusi keuangan," tutur Destry dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 19 Oktober 2026.

Upaya penguatan pembayaran lintas negara turut dilakukan melalui pengembangan pembayaran berbasis kode QR dan transaksi mata uang lokal. Di dalam negeri, BI mendorong pemanfaatan QRIS, termasuk oleh generasi muda dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Digitalisasi transaksi diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Rekam jejak transaksi digital juga berpotensi membantu UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan.

IMF dan G20 bahas agenda kebijakan ekonomi global

Selain membahas sistem pembayaran dan keuangan digital, rangkaian pertemuan IMF dan Bank Dunia menyoroti langkah-langkah untuk menjaga stabilitas serta memperkuat pertumbuhan ekonomi global.

Dalam Agenda Kebijakan Global atau Global Policy Agenda, IMF menekankan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, memperbaiki iklim usaha, serta memodernisasi pasar tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta.

Agenda tersebut juga mencakup pemanfaatan AI dan digitalisasi yang didukung investasi infrastruktur digital serta energi berkelanjutan. Kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan global, mengelola kerentanan utang, dan menjaga kelancaran perdagangan.

IMF turut menyoroti penguatan jaring pengaman keuangan global, penyediaan pembiayaan sesuai kebutuhan negara anggota, serta reformasi kuota dan tata kelola lembaga tersebut.

Sementara itu, dalam pertemuan FMCBG, negara-negara G20 membahas penguatan kerja sama internasional untuk membangun sektor keuangan yang inovatif dan berdaya tahan. Sejalan dengan prioritas Presidensi G20 Amerika Serikat, pembahasan mencakup peningkatan efektivitas regulasi dan pengawasan, penyederhanaan regulasi, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Rangkaian pertemuan tersebut juga menandai serah terima Presidensi G20 Finance Track dari Amerika Serikat kepada Inggris.

BI bersama pemerintah berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan otoritas internasional untuk menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat ketahanan sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Selsha Septifanie Gunawan)