Pemerintah Perluas CKG dan Tingkatkan Kapasitas 66 RSUD

Jakarta: Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat pencegahan penyakit melalui pemeriksaan kesehatan sejak dini. Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat yang teridentifikasi memiliki risiko penyakit mendapatkan penanganan medis secara berkelanjutan. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan 130 juta orang mengikuti CKG sepanjang 2026. Hingga 13 Oktober 2026, program tersebut telah menjangkau 106,3 juta orang atau sekitar 81,84 persen dari target tahunan. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menilai capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan program berjalan efektif. 

"Pencapaian yang sudah menyentuh angka lebih dari 106 juta jiwa ini menunjukkan sistem yang kita jalankan berjalan efektif," ucap Sugiono saat meninjau pelaksanaan CKG bagi peserta didik di SMP Negeri 202 Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. 

Besarnya jumlah peserta menunjukkan perluasan akses pemeriksaan kesehatan. Namun, capaian tersebut perlu diikuti dengan upaya penanganan terhadap penyakit yang ditemukan, terutama penyakit tidak menular yang dapat berkembang tanpa gejala pada tahap awal. 

Hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi menjadi sejumlah masalah kesehatan yang mendapat perhatian pemerintah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko komplikasi, termasuk penyakit jantung, stroke, dan gangguan ginjal apabila tidak ditangani dengan baik. 

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menekankan pentingnya mendeteksi penyakit sebelum memasuki tahap lanjut. 

"Karena cek kesehatan gratis itu akan memangkas biaya kesehatan yang tadinya dideteksi pada stadium lanjut," kata Dante dalam konferensi pers di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu, 30 September 2026. 
 

Temuan di daerah turut memperlihatkan pentingnya pemeriksaan rutin. Di Kota Tangerang Selatan, misalnya. Hipertensi dan diabetes menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan dalam pelaksanaan CKG. Pemerintah daerah juga menyiapkan puskesmas dan rumah sakit untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan. 

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa kedua penyakit tersebut tetap dapat dikendalikan melalui penanganan yang sesuai. 

"Tangsel dengan jumlah penduduknya besar. Jadi pencapaian 53 persen itu setara dengan 750.000 lebih. Yang ditemukan, secara umum hipertensi dan DM (Diabetes Mellitus). Dua-duanya ini adalah penyebab utama daripada komplikasi. Namun keduanya ini bisa dikendalikan," ujar Gubernur Banten, Andra Soni di Pondok Aren, Tangsel, Senin, 31 Agustus 2026. 

Selain pemeriksaan awal, kesinambungan pengobatan menjadi bagian penting dalam pengendalian penyakit. Masyarakat yang memiliki hasil pemeriksaan di luar batas normal perlu memperoleh konsultasi tenaga medis, pemantauan, serta pengobatan sesuai indikasi. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa program CKG perlu dilanjutkan dengan pengobatan dan pengendalian penyakit. 

"Semakin banyak masyarakat yang melakukan cek kesehatan, semakin dini penyakit dapat ditemukan dan diobati. Tujuan kita bukan sekadar mengetahui siapa yang sakit, tetapi memastikan masyarakat tetap sehat dan produktif," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026. 

Keberhasilan CKG pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah masyarakat yang menjalani pemeriksaan. Ketersediaan fasilitas kesehatan, kesiapan tenaga medis, akses pengobatan, serta kepatuhan pasien menjalani tindak lanjut turut menentukan manfaat program. 
 
Oleh karena itu, perluasan cakupan CKG perlu berjalan seiring dengan penguatan layanan kesehatan primer. Hasil pemeriksaan harus menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, sekaligus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. 

Dengan pemeriksaan yang mudah diakses dan tindak lanjut yang berkesinambungan, CKG dapat mendukung pergeseran layanan kesehatan dari pendekatan yang berfokus pada pengobatan menuju pencegahan dan pengendalian penyakit sejak dini. 
 

Peningkatan kapasitas RSUD  

Selain memperluas pemeriksaan, ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan. Pemerintah berencana meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe D menjadi tipe C, terutama di kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit tipe C dan fasilitas kamar operasi. 

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan program tersebut merupakan bagian dari revitalisasi rumah sakit kabupaten dan daerah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

"Teman-teman media sekalian, kita bayangkan kalau kita ibu-ibu melahirkan, enggak bisa jangkauannya sulit di desa-desa. Kemudian juga mengalami kesulitan pengobatan yang harus dioperasi usus buntu, karena fasilitas kamar operasinya enggak ada, itu banyak kabupaten/kota di Indonesia yang belum punya kamar operasi," kata Dante saat memberikan keterangan pers di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu, 30 September 2026. 

Dante menjelaskan peningkatan kapasitas rumah sakit tersebut direncanakan dalam tiga tahap, yakni pada 2025, 2026, dan 2027. Penguatan fasilitas di daerah diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis, termasuk tindakan yang membutuhkan kamar operasi. 
 

Pembangunan 66 RSUD dipercepat

Dante mengatakan pembangunan 66 RSUD tipe C tersebut dibagi dalam tiga tahap, yakni pada 2025, 2026, dan 2027.

"Tahap pertama dilakukan kepada 66 RSUD yang tadinya kelas rumah sakitnya tipe D menjadi tipe C. Ini dibagi menjadi 3 tahap. Untuk tahap pertama ini, tahun 2025, 2026, dan selesai 2027 akan dibangun 66 rumah sakit tipe C di rumah sakit tipe D yang tadinya belum punya kamar operasi," katanya.
 

Dante memaparkan progres pembangunan 66 RSUD tersebut. Pada tahap 2025, terdapat 21 rumah sakit yang menjadi bagian dari target pembangunan dan sebagian besar di antaranya telah selesai dibangun serta mulai beroperasi. 

"21 dari tahun 2025, 21 dari 22 sudah mulai selesai dibangun dan sudah mulai operasional," ujar Dante. 

Sementara untuk target 2026, pembangunan dilakukan terhadap 20 rumah sakit. Sebanyak 18 rumah sakit di antaranya disebut telah mulai dibangun. 

"Dalam 2026, 18 dari 20 sudah mulai dibangun. Dan dalam proses perencanaan yang 2027 kita akan selesaikan target Bapak Presiden 66 rumah sakit tipe D menjadi tipe C," tuturnya. 

Dante mengatakan rumah sakit yang dibangun menggunakan desain dan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Dengan standardisasi tersebut, pemerintah ingin memastikan kualitas fasilitas kesehatan tidak terlalu berbeda antara daerah dan pusat. 

"Rumah sakitnya keren. Semuanya terstandarisasi. Bentuknya sama," kata Dante. 

Dia mencontohkan pembangunan dan pengadaan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah, termasuk RSUD Larat di Maluku, RSUD Malingping di Banten, serta rumah sakit di Muara Tebo, Buol, Buton Utara, Namlea, Konawe, Taliabu, dan Bengkulu Tengah. 
 
Dante mengatakan sejumlah rumah sakit di daerah juga akan dilengkapi peralatan seperti CT scan. 

"Kita bisa membangun rumah sakit itu di selesai di RSUD Malingping di Provinsi Banten, kita sudah punya alat seperti ini. Kita bagikan CT Scan kepada masyarakat," ujarnya. 

Menurut Dante, standardisasi desain dan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan hingga daerah terpencil.
 

Penanganan TBC masih perlu diperkuat 

Upaya pencegahan dan deteksi dini juga menjadi perhatian dalam penanggulangan tuberkulosis (TBC). Data Kemenkes per 27 September 2025 mencatat 600.698 kasus telah ditemukan dari target deteksi 1,09 juta kasus pada tahun tersebut. 

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami mengatakan sekitar 14 persen dari temuan tersebut merupakan kasus pada anak-anak, sedangkan 86 persen lainnya ditemukan pada orang dewasa. 

Dari sisi pengobatan, Kemenkes telah menjangkau sekitar 90 persen kasus yang ditemukan. Namun, sebagian pasien belum melanjutkan pengobatan karena tidak kembali setelah menjalani pemeriksaan. 

"Untuk pengobatan terapeutik, kita sudah juga sudah mampu melakukan pengobatan di 90 persen temuan kita. Sudah kita coba obati, namun yang 10 persen ini memang kita lost contact, artinya mereka pada saat pemeriksaan tidak kembali lagi untuk mendapatkan pengobatan," kata Murti. 

Tantangan juga terlihat pada keberhasilan pengobatan. Kemenkes mencatat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat mencapai 80 persen dari target 90 persen, sedangkan TBC resisten obat mencapai 58 persen dari target 80 persen. Adapun pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) bagi kelompok yang memiliki kontak erat dengan pasien masih perlu diperluas. 

Data tersebut menunjukkan bahwa penemuan kasus perlu disertai kesinambungan pengobatan dan pemantauan pasien. Upaya ini penting untuk meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus menekan risiko penularan di masyarakat.