Logo MUI. Foto: mui.or.id
Fatwa MUI Haramkan Pembakaran Hutan, Simak Dasar dan Ketentuan Hukumnya
Muhamad Marup • 22 October 2026 18:16
Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas tanpa pandang bulu para pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. MUI sendiri pernah mengeluarkan fatwa haram terkait pembakaran hutan.
Fatwa pembakaran hutan termasuk haram tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan jiwa (hifdz al-nafs) hukumnya adalah haram dan secara mendasar bertentangan dengan syariat Islam.
Berikut dasar dan ketentuan hukumnya.
Dasar Fatwa
Fatwa tersebut memiliki dasar untuk mengharamkan kegiatan pembakaran hutan dan lahan. Dasar-dasar tersebut mengacu pada Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad saw., dan fikih.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Foto: Dok. Antara.
MUI menjadikan sembilan ayat Al-Qur'an yang terbagi ke dalam delapan firman sebagai dasar fatwa tersebut. Ayat-ayat yang menjadi dasar yaitu:- Q.S. al-Baqarah: 60
- Q.S. al-A'raf: 56
- Q.S. al-Rûm: 41
- Q.S. Al Qashash [28] :77
- Q.S. An Nahl [16] : 90
- Q.S. Yûnus: 27
- Q.S. al-Syu'ara': 183
- Q.S. al-Syura: 30
- Q.S. al-Nisa': 59
Ketentuan Hukum
Fatwa tidak hanya mengharamkan peristiwa pembakaran saja. Aktivitas-aktivitas yang melanggengkan pembakaran hutan juga masuk sebagai tindakan yang haram.Berikut ketentuan hukum fatwa tersebut.
Baca Juga :
- Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya haram.
- Memfasilitasi, membiarkan, dan/atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, hukumya haram.
- Melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya.
- Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.
- Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan;
- mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan berlaku;
- mitujukan untuk kemaslahatan;
- tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan.
- Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada angka 5, hukumnya haram.