Rusia Tuduh AS Menghambat Partisipasi dalam Pertemuan Menlu G20

Moskow: Rusia menuduh Amerika Serikat (AS) sengaja menghambat partisipasi mereka dalam pertemuan Menlu KTT G20 di Atlanta, Georgia akhir bulan ini.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, pihaknya telah menyerahkan daftar delegasinya hampir dua bulan lalu, namun baru mengetahui semalam bahwa dukungan logistik belum tersedia

“Rusia tengah bersiap untuk menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Atlanta, Georgia, akhir bulan ini, tetapi melihat adanya ‘tren yang mengkhawatirkan’ dalam tindakan AS yang dapat menghalangi partisipasi penuh Rusia,” ujar Zakharova, dikutip dari Anadolu, Kamis 22 Oktober 2026.

"Kami telah dan terus melakukan persiapan, dan para ahli kami sedang berupaya secara aktif untuk hal ini," tegas Zakharova.

Ia menggambarkan pertemuan yang dijadwalkan pada 30-31 Oktober tersebut sebagai acara persiapan penting untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin G20 pada 14-15 Desember di Doral, Florida—dekat Miami. Para peserta diharapkan akan membahas isu-isu kompleks yang memengaruhi ekonomi global, termasuk pasokan pangan, ketahanan energi, dan rantai pasok global.

"Kami mengamati dengan kata lain adanya tren yang mengkhawatirkan yang dapat mencegah skenario ini terwujud," ujar Zakharova.

Zakharova menekankan bahwa Rusia telah menyerahkan semua dokumen dan informasi yang diperlukan.

"Tidak ada masalah terkait kegagalan kami dalam menyerahkan sesuatu, melengkapi dokumen, atau menyediakan apa pun kepada pihak mana pun," tegas Zakharova.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, sebelumnya menyatakan bahwa belum ada keputusan apakah Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadiri KTT para pemimpin di Doral secara langsung.

Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia akan menyambut baik partisipasi Putin.

Klarifikasi Kazakhstan

Beralih ke Kazakhstan, Zakharova mengatakan bahwa Rusia mengharapkan adanya klarifikasi tambahan mengenai aturan baru terkait izin masuk, yang juga akan berdampak pada warga negara anggota Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

"Kami tentu menghormati hak berdaulat republik tersebut untuk menyempurnakan undang-undang migrasi nasionalnya," ujar Zakharova.

Zakharova menambahkan bahwa Moskow mengharapkan klarifikasi mengenai bagaimana ketentuan baru tersebut akan diterapkan sehubungan dengan perjanjian internasional yang ada, termasuk yang tercakup dalam EAEU (Uni Ekonomi Eurasia) dan kerangka kerja migrasi Eurasia lainnya.

Klarifikasi semacam itu akan membantu memberikan informasi kepada warga negara secara tepat waktu serta memfasilitasi perjalanan, pekerjaan, hubungan bisnis, dan kontak kemanusiaan antara kedua negara, tambahnya.

Pemerintah Kazakhstan sebelumnya telah menyetujui aturan yang memperkenalkan izin masuk elektronik bagi warga negara Rusia dan warga negara dari negara lain yang dibebaskan dari kewajiban visa, mulai 1 Juli 2027. Izin tersebut tidak dipungut biaya dan harus diperoleh secara elektronik setidaknya 72 jam sebelum melintasi perbatasan.

Dari November 2026 hingga 1 Juli 2027, ketiadaan izin tidak akan menjadi alasan untuk menolak masuk, meskipun petugas perbatasan akan tetap menginformasikan persyaratan tersebut kepada para pelancong. Mulai 1 Juli 2027 dan seterusnya, izin tersebut akan menjadi wajib.

Insiden drone Ukraina

Zakharova juga mempertanyakan bagaimana Polandia dan Lituania akan menanggapi masuknya pesawat nirawak Ukraina ke wilayah mereka, seraya menyatakan bahwa Moskow tengah menunggu reaksi dari Warsawa dan Vilnius.

Dengan nada menyindir, ia mengusulkan beberapa kemungkinan respons terhadap Kyiv, seperti menutup misi diplomatik, mengusir diplomat Ukraina, memanggil duta besar Ukraina untuk menyampaikan protes resmi, atau menyiapkan paket sanksi terhadap Ukraina.

"Kami berpandangan bahwa sekadar menutup 'Rumah Ukraina' (Ukrainian House) di sini tentu tidaklah cukup," ujarnya.

Perdana Menteri Polandia Donald Tusk sebelumnya meminta otoritas Ukraina untuk menjelaskan bagaimana sebuah pesawat nirawak Ukraina bisa terbang di atas wilayah Polandia sebelum akhirnya meledak di Lituania.

Menteri Pertahanan Lituania, Robertas Kaunas, mengatakan pada 18 Oktober bahwa pesawat nirawak tersebut -,yang sempat memicu peringatan udara,- terlibat dalam serangan Ukraina terhadap St. Petersburg.

Perdana Menteri Lituania, Mindaugas Sinkevicius, menyatakan bahwa pesawat nirawak yang lepas landas dari wilayah Ukraina itu membawa bahan peledak.

Vilnius dan Warsawa memiliki pandangan yang berbeda mengenai jalur penerbangan pesawat nirawak tersebut, yang kemudian jatuh di wilayah utara Lituania.

Lituania menyatakan bahwa pesawat nirawak (drone) tersebut milik Ukraina dan sempat terlibat dalam serangan terhadap St. Petersburg, sebelum akhirnya dialihkan oleh sistem peperangan elektronik Rusia dan jatuh di wilayah Lituania. Menurut militer Lituania, drone itu memasuki wilayah udara Lituania dari arah Polandia.

Namun, media Polandia melaporkan bahwa drone tersebut diluncurkan dari wilayah Lituania, sekitar 30 kilometer dari perbatasan Polandia.