Menko Yusril Dorong Polri Usut Aktor Intelektual Penyadapan Presiden

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026). ANTARA/Laily Rahmawaty

Menko Yusril Dorong Polri Usut Aktor Intelektual Penyadapan Presiden

Achmad Zulfikar Fazli • 18 November 2026 20:37

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong Polri mengusut aktor intelektual dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidikan berpeluang meluas kepada pihak di luar Polri sepanjang ditemukan bukti.

“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 18 November 2026.

Yusril menjelaskan temuan terbaru menunjukkan penyadapan bertujuan melumpuhkan pemerintahan. Menurut Yusril, temuan itu perlu didalami untuk mengungkap kemungkinan ada pihak merancang dan mengendalikan penyapadan Presiden.

Terkait dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko Yusril menilai penyidik perlu menelusuri tujuan penggunaan perangkat tersebut dan pihak-pihak yang berada di baliknya.



Yusril juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Polri dalam perkara tersebut. Menurut Yusril, sejak 1945, institusi Polri tidak pernah terlibat makar.

Yusril meminta pengungkapan perkara ini dilakukan menyeluruh. Sehingga, seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Perkuat Regulasi Penyadapan


Yusril menyebut pemerintah terus menjalin komunikasi dengan DPR untuk memperkuat regulasi mengenai kewenangan penyadapan. Namun, pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diberlakukan secara surut untuk menangani peristiwa penyadapan.

“Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali,” ujar Yusril.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (27/10/2026). ANTARA/Agatha Olivia Victoria

Sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan kewenangan, pemerintah berkomitmen mengevaluasi dan memperketat pengawasan penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara yang berwenang berdasarkan undang-undang.

Lembaga tersebut antara lain Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Penguatan pengawasan internal maupun eksternal diperlukan untuk memastikan penggunaan perangkat penyadapan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan.

“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” kata Yusril.

Pemerintah memastikan terus memantau perkembangan penanganan perkara dan mendukung aparat penegak hukum mengungkap seluruh fakta serta pihak yang terlibat. Penanganan kasus diharapkan profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai undang-undang.

(Achmad Zulfikar Fazli)