Pemimpin Joint List Klaim Aliansi Arab Bisa Jatuhkan Pemerintahan Netanyahu

Tel Aviv: Pemimpin Joint List Yousef Jabareen mengatakan pada Sabtu, 10 Oktober 2026, bahwa aliansi Arab dapat membantu mengakhiri pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Menurut dia, aliansi tersebut juga dapat menetapkan syarat bagi pembentukan koalisi pemerintahan Israel di masa mendatang.

"Kami memiliki kemampuan untuk menjatuhkan pemerintahan ini dan menetapkan syarat bagi pembentukan pemerintahan politik apa pun setelah pemilu," kata Jabareen, seperti dikutip dari Anadolu.

Jabareen berjanji akan menggunakan "semua cara yang tersedia" untuk mendorong pergantian pemerintahan.

"Berdasarkan seluruh data yang ada, tidak ada pemerintahan alternatif selain pemerintahan Netanyahu, (Menteri Keamanan Nasional Itamar) Ben-Gvir, dan (Menteri Keuangan Bezalel) Smotrich yang dapat dibentuk tanpa bernegosiasi dengan Joint List," ujarnya.

Dia menyebut pemilu mendatang sebagai "bukan pemilu biasa, melainkan pemilu yang menentukan masa depan kami di tanah air, satu-satunya yang kami miliki."

Jabareen menuduh pemerintah Israel terus menyasar warga Arab dan melakukan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Dia juga memperingatkan kebijakan pemerintah membawa Israel dan kawasan sekitarnya "menuju jurang kehancuran."

Menurut Jabareen, penyatuan berbagai partai dan kelompok politik ke dalam Joint List merupakan tindak lanjut atas tuntutan komunitas Arab untuk membangun persatuan politik yang lebih kuat.

"Joint List saat ini mewakili persatuan seluas mungkin di tengah komunitas kami, yang mencakup berbagai partai dan kelompok politik dengan tujuan bersama," ujarnya.

Dia menambahkan, persatuan tersebut memberikan pengaruh politik yang lebih besar bagi warga Arab.

Jaring Pengaman bagi Komunitas Arab

Jabareen mengatakan Joint List akan berperan sebagai jaring pengaman bagi komunitas Arab di Israel. "Kami akan menjadi jaring pengaman, tetapi yang paling utama adalah jaring pengaman bagi rakyat kami sendiri," katanya.

Dia menyebut sejumlah tuntutan blok tersebut, termasuk pemberantasan kejahatan melalui rencana yang jelas dengan jadwal, anggaran, dan mekanisme pengawasan.

Tuntutan lainnya mencakup penghentian pembongkaran rumah, pengesahan rencana tata ruang, penyediaan lahan bagi pasangan muda, serta pengakuan terhadap desa-desa Arab di Negev yang belum mendapat pengakuan resmi.

"Siapa pun yang menginginkan dukungan kami harus datang dan bernegosiasi dengan kami mengenai tuntutan komunitas kami," ujarnya.

Jabareen juga menegaskan Joint List tidak akan tinggal diam terhadap "genosida di Gaza dan pembersihan etnis di Tepi Barat."

Dia mengecam penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa, serangan terhadap jemaah, pembatasan azan, serta serangan terhadap gereja, biara, dan pemuka agama.

Menurut Jabareen, pemilu mendatang menjadi kesempatan untuk memperkuat keterwakilan politik warga Arab di Israel.

Survei opini publik Israel yang diterbitkan pada Jumat menunjukkan bahwa oposisi Yahudi membutuhkan dukungan anggota parlemen Arab untuk membentuk pemerintahan alternatif bagi koalisi Netanyahu. (Razaqa Hariz)

Baca juga: Oposisi Israel Kritik Netanyahu usai Insiden FlyDubai, Singgung Serangan 7 Oktober