Tantangan Rencana Kuliah Gratis di PTN: Sumber Dana dan Nasib PTS

Jakarta: Rencana pemerintah menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri butuh dana yang tidak sedikit. Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, mempertanyakan sumber dana dari kebijakan tersebut.

"Apakah itu dari uang pajak, apakah itu dari hutang, apakah itu dari pos anggaran lain, sehingga kemudian pertanyaannya ini bergeser, kuliah gratis ini dengan biaya apa, dengan apa yang dikorbankan," ujar Riefky, dalam program Top Economy Metro TV, yang tayang Selasa, 29 September 2026, pukul 21.00 WIB.

Ia juga menyoroti konsep gratis dalam rencana tersebut. Menurutnya, jika sumber pendanaan kuliah gratis di PTN sudah ditentukan, maka pertanyaan kemudian yaitu apakah penggunaan dana tersebut bijak atau tidak.

"Apakah belanja ini menjadi belanja yang bijak atau nggak untuk dilakukan oleh pemerintah dengan menggratiskan biaya kuliah saat ini?" jelasnya.

Riefky menilai, masalah utama pendidikan di setiap jenjang adalah akses. Menurutnya, calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu lebih sulit bersaing.

Ia mencontohkan, calon mahasiswa dari kalangan mampu bisa mendapat bekal tambahan dari kursus. Hal tersebut tidak berlaku bagi calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu karena mereka cenderung lebih memilih bekerja daripada berkuliah.

"Karena banyak misalnya kondisi sekarang anak itu tidak lanjut SD, tidak lanjut SMP karena harus bekerja membantu orang tuanya," katanya.

Riefky menyebut, kecenderungan hari ini adalah masyarakat yang mampu justru berkuliah di PTN. Dengan demikian, rencana kuliah gratis di PTN justru mensubsidi kalangan yang mampu.

"Jadi memang fokus di fondasi ini menjadi permasalahan yang tampaknya lebih urgen untuk diselesaikan ketimbang mensubsidi di level puncaknya," tuturnya.

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza dalam program Top Economy. Foto: Tangkapan layar Youtube Metro TV

Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, mengapresiasi langkah pemerintah. Meski demikian, jika hal tersebut terealisasi, menurutnya pemerintah harus menghapus Jalur Mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru di PTN.

"Ketika PTN itu digratiskan, berarti PTN tidak boleh lagi mengambil dana masyarakat. Tidak boleh lagi ada jalur mandiri," ucapnya.

Ia menjelaskan, Jalur Mandiri merupakan ruang PTN mengambil dana masyarakat. Di sisi lain, jalur tersebut dalam dua tahun terakhir menggerus jumlah mahasiswa di PTS hingga berkurang 20-30 persen.

Handi mengungkapkan, selain PTN, pemerintah juga perlu memberi perhatian kepada PTS yang jumlahnya lebih besar. Menurutnya, selain penghapusan Jalur Mandiri, skema KIP Kuliah dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) bisa diberikan ke PTS jika kuliah di PTN benar digratiskan.

Ia menyebut, harus ada sistem pembiayaan yang adil antara PTN dan PTS. PTS, kata Handi, juga bagian dari sistem pendidikan di Indonesia.

"Kita juga ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi malah tidak mendapatkan proksi perhatian yang proporsional gitu," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai, jika rencana kuliah gratis di PTN terealisasi dapat menjawab tantangan pendidikan tinggi di Indonesia. Menurutnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), harus membuat skema untuk menerjemahkan konsep gratis dari pak Presiden.

Lalu mengungkapkan, biaya di perguruan tinggi bukan hanya biaya kuliah saja. Ada juga Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dan living cost atau biaya hidup mahasiswa.

"Nah inilah yang kami minta di Komisi 10. Kemendiktisaintek harus menerjemahkan yang disampaikan gratis oleh Bapak Presiden," paparnya. Ia menyebut, hingga saat ini Kemendiktisaintek belum mengungkapkan skema tersebut. Harapannya, pada rapat selanjutnya bersama Komisi X DPR RI, skema tersebut sudah tergambar.

"Nah mudah-mudahan nanti minggu depan, kami akan mengundang beliau-beliau untuk menyampaikan skema gratis ini seperti apa," paparnya.