Upah buruh. Foto: MI.
Jakarta: Para buruh yang turun ke jalan pada peringatan Hari buruh Internasional atau May Day 2024 meminta pemerintah memberikan kebijakan yang menguntungkan soal penetapan upah pekerja. Mereka menolak kenaikan upah murah atau sedikit.
"Tolak upah murah. Bayangkan naik upah murah, cuma 1,58 persen," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Jalan Medan Merdeka, dilansir Media Indonesia, Rabu, 1 Mei 2024.
Said menjelaskan, salah satu daerah di Indonesia hanya memberikan tambahan upah Rp14 ribu per tahun untuk karyawannya. Kebijakan itu dinilai tidak sebanding dengan keringat yang dikeluarkan dalam setahun.
"Kalau naik Rp14 ribu, berarti sebulan naiknya kira-kira cuma Rp500 perak. Toilet naik Rp2.000 perak. Ini upah cuma Rp500 perak per bulan," tegas dia.
Said meminta pemerintah menjadi penengah atas kebijakan kenaikan gaji. Dia berharap upah murah segera dihapuskan.
2 tuntutan buruh kepada pemerintah
Partai Buruh turut menghadiri peringatan May Day di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini, 1 Mei 2024. Mereka membawa dua tuntutan utama kepada pemerintah.
Ada dua tuntutan utama yang diserukan oleh peserta May Day 2024 di seluruh Indonesia yaitu cabut omnibus law atau hapus outsourcing dan upah murah.
Said Iqbal menjelaskan kelompoknya menggerakkan 200 ribu orang lebih di seluruh Indonesia untuk menyuarakan tuntutan itu. Selain di Jakarta, buruh juga berdemo di Bandung, Sering, Surabaya, Semarang, Batam, Makassar, Banjarmasin, Ternate, dan Mimika. Dua tuntutan itu dinilai menjadi masalah tahunan yang tak kunjung kelar. Upah kecil diyakini tidak cukup untuk kebutuhan hidup para buruh.
Lalu, masalah outsourcing juga diminta diselesaikan pemerintah. Sebab, kata Said, perusahaan bisa menolak mengangkat karyawan dengan konsep itu.
Streaming