Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus - Medcom.id/Faisal Abdalla
Theofilus Ifan Sucipto • 2 November 2023 13:45
Jakarta: Penentuan sosok Panglima baru TNI di DPR diyakini menarik untuk diikuti. Publik bisa menyaksikan bagaimana peran dan fungsi DPR setelah terbentuknya tiga poros bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang diusung partai politik.
"Ini jadi ujian menarik seperti apa dukungan politik dari partai ketika disodorkan, siapa yang jadi Panglima TNI," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di kantornya, Jakarta Timur, Kamis, 2 November 2023.
Lucius mengatakan DPR seyogianya menjadi lembaga penyeimbang pemerintah. DPR diharapkan konsisten mengontrol kebijakan pemerintah.
"Sementara kita tahu misalnya calon yang didukung presiden adalah (Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal) Agus Subiyanto," papar dia.
Menurut Lucius, proses penentuan pejabat di DPR biasanya harus melalui fit dan proper test. Namun tahapan itu kini dinilai sekadar formalitas.
"Presiden sudah tahu juga DPR hanya lembaga pemberi stempel untuk apa yang dia lakukan. Jarang sekali memberi opsi ke DPR karena biasanya calonnya hanya satu dari tangan presiden," ujar dia.
Lucius menyebut penentuan Panglima TNI anyar bakal lebih menarik bila ada beberapa alternatif. Calon tunggal disebut bakal lebih mudah ditebak hasilnya lantaran partai dengan jumlah kursi terbanyak relatif menang.
"Partai pendukung Prabowo (Subianto) dan Gibran (Rakabuming Raka) ada empat. Gerindra, Golkar, PAN (Partai Amanat Nasional), dan Demokrat. Mereka dengan mudah memenangkan calon yang diusung sebagai panglima," jelas dia.
DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Nama yang diusulkan Presiden adalah Jenderal Agus Subiyanto yang baru enam hari silam dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
“Nama calon pengganti Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto," kata Ketua DPR Puan Maharani usai memimpin Rapat Paripurna pembukaan masa sidang DPR II Tahun 2023-2024 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 31 Oktober 2023.