Wapres: BPJS Ketenagakerjaan Harus Menjangkau Wilayah Terpencil dan Pekerja Rentan

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan layanan BPJS Ketenagakerjaan harus menjangkau wilayah terpencil dan pekerja rentan. Apalagi dengan jumlah penduduk yang bekerja pada 2024 mencapai 142 juta orang, pemerintah perlu berupaya meningkatkan universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Pastikan layanan lebih merata dan inklusif, sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil,” tutur Ma’ruf, dalam sambutannya saat menghadiri penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Paritrana Award 2024 di Ballroom Plaza BP Jamsostek, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Kamis, 12 September 2024.

Ma’ruf berharap melalui peningkatan digitalisasi dan aksesibilitas layanan seluruh pekerja dapat memanfaatkan hak-haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di sektor formal maupun informal.

Yang tidak kalah penting, lanjut dia, program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga perlu diberikan kepada pekerja rentan, seperti petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima, petugas keagamaan, dan lainnya, untuk menghadapi kondisi finansial darurat.

“Untuk itu, peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti desa/kelurahan, sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, terutama melalui optimalisasi program Jamsostek dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tegas dia.

Selain itu, dia mendorong inovasi layanan yang telah dikembangkan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus ditingkatkan. Dia berharap inovasi seperti digitalisasi layanan dan pengembangan teknologi informasi dapat mempermudah pendaftaran dan pemanfaatan manfaat jaminan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

“Dukung terus inovasi layanan BPJS Ketenagakerjaan agar akses dan kemudahan dalam pendaftaran serta pemanfaatan manfaat jaminan sosial semakin luas dan merata di seluruh Indonesia,” ujar dia.
 

Baca Juga:  Wapres Sebut Digitalisasi Jadi Tantangan Eksternal dalam Dunia Ketenagakerjaan

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo melaporkan BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 39,2 juta pekerja, termasuk 2,8 juta pekerja rentan. Program jaminan sosial ini, menurut dia, sangat penting untuk menahan dampak turunnya jumlah kelas menengah, yang menjadi tantangan dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

"Sejak tahun 2023, kami telah menyalurkan manfaat sebesar Rp90 triliun untuk 7,3 juta pekerja/ahli waris dan juga memberikan manfaat beasiswa pendidikan untuk 160 ribu anak pekerja dengan nilai Rp663 miliar. Ini adalah wujud negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sejak dini dan memastikan anak-anak pekerja mampu tetap sekolah hingga perguruan tinggi," ungkap Anggoro.