Dugaan Penjualan Senjata ke Junta Myanmar, Rapat DPR Disorot

Jakarta: Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyoroti rapat terkait pertahanan di Komisi I DPR yang selalu tertutup saat membahas pertahanan. Hal itu disampaikan dalam mengupas dugaan penjualan senjata tiga perusahaan BUMN ke junta militer Myanmar.

"Komisi I ini yang membawahi bidang pertahanan, fungsinya adalah fungsi pengawasan tapi silahkan cek apakah ketika komisi I rapat dengan mitra itu ada videonya," kata Julius dalam diskusi virtual bertajuk 'Junta Myanmar, Pelanggaran HAM, dan Problematika Suplai Senjata dari Indonesia', Senin, 9 Oktober 2023.

Pada rapat bidang pertahanan itu mestinya dilakukan dengan menjujung transparansi. Sementara, masyarakat tak bisa mengakses itu untuk mengetahui sejauh mana peralatan pertahanan dan keamanan negara.

"Termasuk disitu alutsista, baik yang kita produksi, transaksi jual belinya distribusinya ekspor impornya ada disitu," ucap Julius.

Terhadap kondisi itu, lanjut Julius, pembahasan soal pertahanan negara jauh dari kata akuntabilitas. Hasil dari pembahasan soal pertahanan tak diketahui secara luas.

"Bahwa kalau ngomongin pertahanan pasti tertutup jangan harap dia ada akuntabilitas, tranparansi, ruang terbuka bagi publik untuk ngeliatin orang ini rapat bahas apa, berapa uangnya, hasil apa dipakai buat apa," ucap Julius.

Sebelumnya, tiga perusahaan BUMN dilaporkan ke Komnas HAM karena diduga menjual senjata ke militer Myanmar. Ketiga perusahaan BUMN tersebut adalah PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia.