Pemerintah Bakal Integrasikan Layanan Digital dalam Satu Portal

Jakarta: Pemerintah berencana untuk mengintegrasikan pelayanan digital dalam satu portal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Abdullah Azwar Anas menjelaskan saat ini ada terlalu banyak aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Nantinya semua layanan akan disatukan dalam portal.

"Satu hal yang penting yaitu percepatan transformasi digital dan peningkatan keterpaduan layanan digital pemerintah melalui pembentukan Government Tech (Gov Tech) Indonesia," terang Menpan-Rebiro seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.

Menpan menjelaskan, Menteri Koordinator akan mengoordinasikan percepatan percepatan portal layanan publik di kementerian masing-masing, sehingga dapat terintegrasi. Menurutnya saat ini ada sekitar 27 ribu aplikasi milik pemerintah sehingga merepotkan masyarakat yang harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi untuk bisa mendapatkan layanan.

"Selama ini portal layanan kita di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, isinya kadang-kadang dirjennya, fotonya deputinya, foto kepala dinas. Ke depan ini diubah sehingga ketika masuk orang langsung dapat bagaimana kalau saya mengurus BPJS, bagaimana kalau saya melahirkan, bagaimana saya kalau mendapatkan beasiswa dan portal ini seperti yang ada di berbagai negara," papar dia.

Baca juga: Jokowi Tak Mau Ada Pemborosan Belanja Infrastruktur Digital
 

Target kelar maksimal 4 bulan ke depan

Presiden Jokowi, ujar Menpan, juga meminta agar tidak ada lagi aplikasi baru yang dibuat pemerintah. Presiden, sambungnya, juga ingin aplikasi yang ada di kementerian/lembaga dikoneksikan sambil pemerintah menyiapkan aplikasi umum.

Pengintegrasian tersebut, menurut Menpan, akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Pan-Rebiro, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Keuangan.

"Targetnya ini kita punya tiga-empat bulan ini yang akan segera diintegrasikan. Presiden memerintahkan semua kabupaten/kota dalam tiga-empat bulan, mengintegrasikan ratusan aplikasinya ke dalam satu portal layanan umum," tutur dia.

Layanan umum itu, tutur Azwar, mencangkup sembilan hal yakni antara lain identitas digital atau kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) digital, pembayaran digital, layanan aparatur negara, kepengurusan surat izin mengemudi (SIM) online (daring), perizinan konser online, bantuan sosial (bansos), kesehatan, dan pendidikan.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) yang diminta Presiden untuk mengembangkannya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, untuk menyatukan layanan digital dalam satu portal, akan melibatkan 852 ahli dari Peruri. "Tadi Pak Presiden minta bulan enam selesai. Insyaallah kita maksimalkan," tegas Erick.