Indonesia Dorong UNESCO Tata Kelola AI hingga Perkuat Perlindungan Budaya

Paris: Indonesia kembali menegaskan komitmennya memperkuat peran UNESCO dalam pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya, transformasi digital, serta tata kelola organisasi yang inklusif pada Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis.

Sidang yang dihadiri 58 negara anggota dewan eksekutif termasuk Indonesia membahas pandangan negara anggota terhadap beberapa isu strategis global yang dibahas pada hari pertama sidang.

Budaya, Perubahan Iklim, dan Tantangan Kecerdasan Artifisial

Dalam pembahasan tersebut, Wakil Delegasi Tetap RI untuk Unesco, IGAK Satrya Wibawa menekankan perlunya UNESCO bergerak dari komitmen normatif menuju implementasi melalui bantuan teknis, penguatan kapasitas, pendanaan, dan pertukaran pengetahuan, khususnya bagi negara berkembang.

Indonesia menyoroti dua tantangan utama, yakni perubahan iklim dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).

“Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan 16 elemen warisan budaya takbenda yang telah diinskripsi UNESCO, Indonesia memahami bahwa perlindungan budaya membutuhkan kebijakan yang tangguh terhadap perubahan iklim dan menempatkan masyarakat sebagai pusatnya,” ujar Satrya, dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Selasa 13 Oktober 2026.

Indonesia juga mengingatkan bahwa AI mengubah cara kebudayaan diciptakan, dilestarikan, dan disebarluaskan, sekaligus menghadirkan tantangan terhadap keragaman budaya, autentisitas, kekayaan intelektual, dan hak kreator.

“AI harus melayani kebudayaan, bukan mendefinisikan ulang identitas budaya tanpa partisipasi masyarakat pemiliknya,” tegas Satrya.

Transformasi Museum dan Pelestarian Warisan Budaya Hidup

Dalam pembahasan Strategi Program Museum UNESCO 2027–2029, Indonesia mendukung pengembangan museum sebagai institusi pembelajaran, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan budaya.

Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi digital dan AI untuk menciptakan pengalaman museum yang interaktif dan relevan bagi generasi muda, disertai penguatan kapasitas bagi negara berkembang.

Indonesia juga mengangkat konsep living museum, mengingat banyak tradisi dan sistem pengetahuan lokal di negara-negara Global South masih dipraktikkan masyarakat. Pada pembahasan hubungan budaya dan alam, Indonesia mencontohkan sistem Subak di Bali dan praktik Sasi di masyarakat pesisir sebagai bukti keterkaitan pengetahuan tradisional, konservasi lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

“Pelestarian warisan budaya bukan hanya melindungi monumen atau benda bersejarah, tetapi juga memastikan tradisi hidup, pengetahuan lokal, dan praktik budaya terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujar Satrya.

Indonesia Dorong Keterwakilan Asia-Pasifik dan Kesetaraan Gender di UNESCO

Selain agenda kebudayaan, Indonesia menyoroti pentingnya pemerataan keterwakilan geografis dan keseimbangan gender dalam struktur UNESCO.

Diplomat Indonesia yang menangani UNESCO, Sasi Hemawardhani, menyampaikan apresiasi atas perbaikan keterwakilan geografis dan peningkatan keseimbangan gender. Namun, Indonesia menilai keterwakilan kawasan Asia-Pasifik masih perlu diperkuat karena kemajuan yang dicapai belum sepenuhnya kokoh.

“Indonesia mendorong strategi rekrutmen yang lebih terarah bagi negara-negara yang kurang terwakili (under-represented) maupun belum terwakili (non-represented), dengan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi,” tegas Sasi.

Indonesia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pembaruan kuota geografis akibat perubahan keanggotaan UNESCO. Sejalan dengan komitmen terhadap tata kelola organisasi yang inklusif, Indonesia mendukung peningkatan keterwakilan perempuan pada jabatan senior dan menyatakan dukungan terhadap rancangan keputusan terkait.

Sebagai gambaran, berdasarkan laporan UNESCO per Juni 2024, sebanyak 81 persen negara anggota telah terwakili dalam struktur kepegawaian yang dihitung berdasarkan distribusi geografis, masih di bawah target 85 persen.

Pada periode yang sama, keterwakilan Asia-Pasifik pada jabatan Direktur ke atas yang termasuk pos geografis mencapai 17 persen atau 11 dari 63 pejabat. Sementara dari aspek kesetaraan gender, perempuan menduduki 44 persen jabatan Direktur ke atas, meningkat dari 41 persen pada Juli 2023.

Pada jenjang manajemen, keterwakilan perempuan mencapai 43 persen. Data tersebut menunjukkan kemajuan sekaligus pentingnya menjaga keberlanjutan pemerataan geografis dan keseimbangan gender pada jenjang kepemimpinan UNESCO.

Melalui berbagai intervensi tersebut, Indonesia menegaskan bahwa efektivitas UNESCO tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga implementasi yang terukur, pemerataan manfaat bagi negara anggota, dan keterwakilan yang lebih adil dalam organisasi.