Kapolri Ungkap Daftar Sasaran Penyadapan Ilegal, Ada Presiden hingga Aktivis

Jakarta: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat orang sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup sejumlah kalangan, mulai dari Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, hingga aktivis dan mahasiswa.

Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026. Dalam pemaparannya, Kapolri menjelaskan penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli untuk mendalami perkara tersebut.

"Dari 28 saksi, terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga saksi dari provider telekomunikasi, yaitu Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan," kata Suyudi.

Sementara itu, enam ahli yang dimintai keterangan terdiri atas dua ahli teknologi informasi dan elektronik (ITE) serta empat ahli pidana.

Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti, meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU PC laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
 

Presiden hingga Aktivis Diduga Jadi Sasaran Penyadapan

Foto: tangkapan layar YouTube

Dalam pemaparan hasil penyidikan, Kapolri mengungkap dugaan sasaran penyadapan berasal dari berbagai kalangan. Daftar tersebut mencakup Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, hingga tokoh politik.

Selain itu, sasaran penyadapan diduga juga mencakup gubernur, Kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, personel internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.

Meski demikian, Kapolri menegaskan daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Hal itu tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam suatu tindak pidana.