Senator AS Desak Kongres Hapus Ketentuan Kerja Sama Pertahanan dengan Israel

Gedung Kongres AS di Capitol Hill, Washington. (Anadolu Agency)

Senator AS Desak Kongres Hapus Ketentuan Kerja Sama Pertahanan dengan Israel

Muhammad Reyhansyah • 11 November 2026 09:41

Washington: Sebanyak 12 senator Amerika Serikat (AS) mendesak pimpinan Kongres menghapus tiga ketentuan dalam rancangan undang-undang pertahanan 2027 yang akan memperluas kerja sama teknologi militer dan pertukaran intelijen dengan Israel.

Dalam surat bersama yang dikirim, Selasa, 10 November 2026, para senator memperingatkan ketentuan tersebut berpotensi memperkuat hubungan pertahanan dan intelijen AS-Israel secara permanen. 

Mereka menilai langkah itu tidak sejalan dengan kepentingan dan nilai-nilai AS di tengah tindakan pemerintah Israel di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan kawasan sekitarnya.

"Ketika Anda mempersiapkan pembahasan bersama rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional Tahun Anggaran 2027 (NDAA), kami dengan hormat mendesak agar tiga ketentuan dihapus dari rancangan akhir yang akan semakin memperkuat aspek-aspek mengkhawatirkan dalam hubungan pertahanan dan intelijen AS-Israel," demikian isi surat tersebut, dikutip dari Anadolu, Rabu, 11 November 2026.

Para penandatangan termasuk Senator Chris Van Hollen, Bernie Sanders, dan Elizabeth Warren. Mereka menilai ketentuan tersebut dapat membatasi kemampuan pemerintah AS untuk menentukan secara mandiri langkah terbaik dalam melindungi keamanan nasional.

Perluasan Kerja Sama Teknologi Militer

Dua ketentuan yang menjadi sorotan terdapat dalam Pasal 1217 rancangan versi Komite Angkatan Bersenjata Senat dan Pasal 219 rancangan yang telah disetujui DPR AS.

Kedua pasal tersebut mengamanatkan pembentukan United States-Israel Defense Technology Cooperation Initiative. Program itu dirancang untuk mempercepat produksi bersama, transfer teknologi, dan penelitian di sejumlah bidang strategis, termasuk kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum, perang siber, bioteknologi, serta sistem otonom.

Para senator memperingatkan bahwa AS tidak secara rutin membagikan atau memproduksi bersama teknologi sensitif di bidang tersebut, bahkan dengan sekutu yang terikat perjanjian seperti negara-negara anggota NATO.

Mereka juga menilai Presiden Donald Trump sebenarnya telah memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk merundingkan kesepakatan bilateral tanpa harus mendapat mandat khusus dari Kongres.

Para senator turut menyoroti potensi ketergantungan industri pertahanan AS terhadap teknologi Israel. Mereka merujuk pada penggunaan persyaratan produksi bersama dalam sistem pertahanan rudal yang sebelumnya disebut menghambat pengiriman baterai Iron Dome AS ke Ukraina.

Menurut para senator, integrasi teknologi Israel ke dalam industri pertahanan AS dapat memberikan pengaruh lebih besar kepada Israel atas aset militer Amerika. Kondisi tersebut juga dinilai akan membuat perubahan kebijakan pertahanan di masa depan menjadi lebih sulit dan mahal.

Surat tersebut turut menyinggung pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengklaim kerangka kerja sama tersebut akan mengubah hubungan pertahanan kedua negara dari pola bantuan menjadi kemitraan.

Para senator memperingatkan perubahan itu berpotensi menggantikan mekanisme pembiayaan militer luar negeri AS yang lebih transparan dengan pengadaan pertahanan yang dinilai kurang terbuka.

Soroti Pertukaran Intelijen

Selain kerja sama teknologi pertahanan, para senator juga meminta penghapusan Pasal 618 dalam bagian otorisasi intelijen.

Ketentuan tersebut mengamanatkan perluasan pertukaran intelijen dengan Israel sekaligus melarang pemerintah AS menangguhkan, mengurangi, atau membatasi kerja sama tersebut secara signifikan.

Para senator menilai pembatasan kewenangan presiden untuk menyesuaikan kerja sama intelijen merupakan langkah yang tidak bertanggung jawab.

Mereka juga menyinggung pengungkapan bahwa Defense Intelligence Agency (DIA) baru-baru ini menaikkan tingkat ancaman kontraintelijen dari Israel ke level tertinggi.

Menurut para senator, perkembangan tersebut semakin memperkuat alasan bagi pemerintah AS untuk mempertahankan kewenangan dalam menentukan batas kerja sama intelijen dengan Israel.

Baca juga: Netanyahu Hubungi Trump Setiap Hari untuk Dorong Kelanjutan Perang Iran

(Willy Haryono)