Menlu Arrmanatha Prioritaskan Kepentingan Nasional dan Stabilitas Kawasan

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Foto: BPMI Setpres

Menlu Arrmanatha Prioritaskan Kepentingan Nasional dan Stabilitas Kawasan

Gabriella Thesa Widiari • 1 October 2026 21:06

Jakarta: Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Christiawan Nasir menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kepentingan nasional serta memperkuat peran diplomasi Indonesia di tingkat regional maupun global. Fokus utama penugasannya mencakup pengawalan stabilitas kawasan dan kontribusi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Tata, sapaan akrab Arrmanatha usai resmi dilantik oleh PresidenPrabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026

“Tentunya, kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional,” ujar Tata, dikutip dari keterangan tertulis dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. 

Tata menjelaskan peran aktif Indonesia dalam diplomasi multilateral sangat penting untuk memperkuat stabilitas keamanan global. Sebagai langkah konkret, Indonesia bersiap kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2029–2030.

Langkah pencalonan tersebut menjadi bukti kesiapan Indonesia dalam mengawal agenda perdamaian dunia secara konsisten.

“Ini kembali menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga kestabilan peace and security dan juga memajukan multilateralisme,” kata Tata.

Ia menegaskan pergeseran kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri tidak akan mengubah arah dasar kebijakan diplomasi Indonesia. Seluruh pelaksanaan tugas diplomasi dipastikan tetap berpatokan pada konstitusi serta perundang-undangan yang berlaku.

"Kita juga mensyukuri bahwa politik luar negeri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi, siapa pun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu undang-undang," tutur Tata.

Ia menambahkan, prinsip politik luar negeri bebas aktif akan terus menjadi koridor utama Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Doktrin diplomasi tersebut selaras dengan arahan strategis yang berulang kali ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Politik luar negeri kita juga jelas, bebas aktif, yang telah sering disampaikan oleh Bapak Presiden,” kata Tata.

(Gabriella Thesa Widiari)