Sudaryono Larang SPPG Tanpa Sertifikat Higiene Sanitasi Beroperasi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sidak di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat, Jumat, 20 November 2026. (Foto: Humas BGN)

Sudaryono Larang SPPG Tanpa Sertifikat Higiene Sanitasi Beroperasi

Lukman Diah Sari • 20 November 2026 15:51

Jambi: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat untuk beroperasi. Penegasan ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan pembenahan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi adalah kita bicara terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG," ujar Sudaryono saat sidak di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat, Jumat, 20 November 2026. 

Pria yang akrab disapa Mas Dar ini menilai, berdasarkan evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang terjadi, salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam pemilihan, penanganan, dan penyimpanan bahan baku.

Ia mencontohkan, penggunaan bahan baku ayam dengan kondisi yang sudah tidak layak, serta kesalahan dalam penyimpanan bahan makanan yang seharusnya berada di freezer tetapi justru dibiarkan di ruang terbuka. Hal tersebut, kata dia, dapat memengaruhi kualitas dan keamanan makanan.

Karena itu, BGN memperkuat pengawasan melalui penambahan tim pengawasan, pengawas chef, serta pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur. BGN juga memperketat pengawasan terhadap pemenuhan sertifikasi higiene dan sanitasi. SPPG yang belum memiliki SLHS tidak diperbolehkan beroperasi sampai memenuhi persyaratan tersebut.

"SLHS itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya, tidak boleh beroperasi," kata Mas Dar.

Selain penegakan sertifikasi, BGN menambah tim pengawasan, pengawas chef, tim asistensi lapangan, serta pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur. Langkah ini diambil menyusul temuan sejumlah dapur dengan kondisi lingkungan yang tidak memenuhi kelayakan, seperti berada di sebelah kandang kambing maupun terdapat sarang burung walet di bagian atasnya.

"Kondisi tersebut tidak dapat ditoleransi karena berpotensi mengganggu kebersihan dan keamanan proses pengolahan makanan," tegas Mas Dar.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sidak di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat, Jumat, 20 November 2026. (Foto: Humas BGN)

Sudaryono mengingatkan seluruh kepala SPPG dan tenaga pengelola dapur agar mematuhi standar keamanan pangan. Ia juga meminta para pekerja dapur berani melapor apabila menemukan kondisi tempat kerja yang tidak memenuhi persyaratan.

"Kalau kerja di dapur yang tidak layak, lapor saya. Masa dapurnya di atasnya ada sarang burung walet, kemudian didiamkan saja? Itu tidak masuk akal," ujar Mas Dar.

Pembenahan keamanan pangan tersebut merupakan bagian dari transformasi MBG 2.0 untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi. BGN memastikan pengawasan, pelatihan, dan penegakan ketentuan akan terus dijalankan secara konsisten.

(Lukman Diah Sari)