Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi serikat pekerja. Foto: Metro TV.
Dasco Terima Audiensi Serikat Pekerja Bahas Masalah Karyawan Kontrak
Gabriella Thesa Widiari • 18 November 2026 10:51
Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi serikat pekerja dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Pertemuan itu membahas masalah karyawan kontrak di lingkungan anak usaha perusahaan baja milik negara.
Pertemuan itu digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Dasco didampingi Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade.
"Mereka memang punya masalah karena sebagian besar sudah bekerja delapan tahun tetapi tidak punya kontrak yang jelas, upahnya di bawah UMR, tidak ada BPJS, dan lembur digaji tidak sesuai," ujar Anggia usai pertemuan.
Baca Juga :
"Kami memfasilitasi bertemu dengan manajemen untuk mencari solusi, dan per tanggal 13 (November) kemarin 64 pekerja yang semestinya mau diberhentikan kini menjadi PKWT dengan gaji UMR serta BPJS," kata Anggia.
Ia menambahkan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan para pekerja tersebut mengacu pada regulasi terbaru. Langkah pemberian status PKWT ditempuh agar manajemen perusahaan tetap patuh pada koridor perlindungan tenaga kerja sekaligus menjamin kesejahteraan buruh.
"Ini bagian dari kita menjalankan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Mas Sunarno saat berdiskusi juga mengingatkan kalau langkah sebelumnya melanggar undang-undang, sehingga ketemulah solusi status PKWT buat para pekerja itu," ucap Anggia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi serikat pekerja. Foto: Metro TV.
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno menuturkan pihaknya mengadukan persoalan di anak perusahaan BUMN tersebut ke pimpinan DPR dan Komisi VI karena jalur penyelesaian di tingkat daerah kerap menemui jalan buntu. Menurutnya, perusahaan pelat merah seharusnya menjadi teladan dalam pemenuhan hak-hak normatif buruh.
Sunarno menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR dan jajaran Komisi VI yang telah memfasilitasi perundingan dengan manajemen Krakatau Steel hingga membuahkan kesepakatan. Ia berharap komitmen terhadap status kerja dan kebebasan berserikat di lingkungan BUMN dapat terus terjaga.
"Jadi kami menyampaikan kepada Komisi VI dan juga pimpinan DPR, waktu itu juga Bapak Dasco, dan akhirnya bersepakat agar segera bisa diselesaikan, karena ini adalah perusahaan negara, perusahaan BUMN yang mestinya tidak boleh melanggar hak-hak normatif kaum buruhnya atau pekerjanya," kata Sunarno.