Serangan Siber hanya 0,001% Sepanjang 2026, BI Tetap Waspada

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta. Foto: Dok BI

Serangan Siber hanya 0,001% Sepanjang 2026, BI Tetap Waspada

16 November 2026 14:45

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat serangan siber terhadap sistem pembayaran digital sepanjang 2026 hanya mencapai 0,001 persen dari total transaksi. Meski persentasenya relatif kecil, ancaman tersebut tetap perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan, jumlah serangan siber yang relatif kecil tidak berarti risiko tersebut dapat diabaikan. Pasalnya, gangguan keamanan tetap berpotensi menimbulkan dampak terhadap kepercayaan konsumen.

"Kami meyakini ini merupakan kerikil kecil, tetapi harus tetap dijaga karena dapat memengaruhi kepercayaan. Jumlahnya hanya 0,001 persen dari total pembayaran digital sepanjang 2026, tetapi dampaknya tetap perlu diperhatikan sehingga harus ditangani dengan baik," kata Filianingsih dalam acara Kick-Off GEBER PK 2027 di Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Menurut dia, pemberitaan mengenai serangan siber sering kali menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Namun, jika dibandingkan dengan keseluruhan transaksi, jumlah kasus serangan tersebut dinilai relatif kecil.

Meski demikian, ia mengatakan hal tersebut dapat memunculkan persepsi risiko yang berpotensi menurunkan minat konsumen menggunakan layanan pembayaran digital. Pengalaman buruk akibat penipuan digital juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat hingga membuat konsumen kembali memilih transaksi tunai.

Studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing mengungkapkan, persepsi risiko dapat menurunkan minat konsumen menggunakan pembayaran digital melalui kepercayaan yang tergerus. Bahkan, manfaat berupa hadiah maupun potongan harga tidak lagi mampu menarik konsumen ketika kepercayaan tersebut hilang.

“Artinya, reward, cashback, maupun hadiah lainnya tidak lagi mampu menarik konsumen ketika kepercayaan mereka sudah hilang. Mereka akan kembali menggunakan uang tunai dan tidak mau lagi menggunakan layanan digital,” ungkap Filianingsih.



(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

BI catat indeks keberdayaan konsumen meningkat

Di sisi lain, Filianingsih mengungkapkan BI terus mengukur tingkat keberdayaan konsumen melalui survei nasional perlindungan konsumen. Pengukuran tersebut dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum, selama, serta setelah menggunakan layanan pembayaran. Adapun survei dilakukan melalui 46 kantor perwakilan BI di berbagai daerah.

"Hasil survei IKKSP 2026 menunjukkan indeks keberdayaan konsumen mencapai 77,03 persen. Angka tersebut meningkat 12,36 poin dibandingkan hasil pengukuran pada 2023 yang sebesar 64,67 persen," ungkap dia.

Meski mengalami peningkatan, BI juga masih melihat adanya potensi kesenjangan tingkat keberdayaan konsumen antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Kondisi tersebut membuat upaya perlindungan konsumen perlu disesuaikan dengan karakteristik, tingkat literasi, serta risiko yang dihadapi masing-masing kelompok. Selain itu, Filianingsih mengingatkan bahwa angka tersebut berada dalam kategori kritis, dimana konsumen masih perlu meningkatkan

“Masih ada potensi juga kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, sehingga program perlindungan konsumen perlu lebih terarah sesuai dengan risiko dan kebutuhan konsumen," tegas dia.

Karena itu, BI menilai penguatan perlindungan konsumen perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui edukasi, tetapi juga peningkatan keamanan sistem pembayaran dan efektivitas penanganan pengaduan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat tetap merasa aman dan percaya dalam menggunakan layanan pembayaran digital. (Selsha Septifanie Gunawan)